Rastranews.id, Jakarta – Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Natalius Pigai, memberikan apresiasi atas penayangan film Pangku yang mengangkat realitas keras perempuan marjinal yang kerap berhadapan dengan eksploitasi, kemiskinan, dan diskriminasi.
Ia menilai film tersebut berhasil memotret tekanan ekonomi, ketimpangan relasi kuasa, serta keterbatasan akses yang dialami masyarakat akibat struktur sosial yang tidak mendukung.
“Ini salah satu film yang menggambarkan kehidupan nyata masyarakat. Masyarakat kelas bawah itu ditimbulkan oleh apa yang namanya faktor kemiskinan struktural dan faktor kemiskinan non-struktural, yaitu karena letak geografisnya. Penduduknya banyak, tapi secara alamiah tidak memungkinkan itu bisa dibangun,” ungkap Pigai saat menghadiri bedah Film Pangku di Djakarta XXI, Kamis (4/12/2025).
Pigai menjelaskan bahwa film tersebut memperlihatkan bagaimana perempuan terjerat dalam aktivitas transaksi yang mengarah pada praktik perdagangan manusia.
Hal itu tampak melalui tokoh Sartika (Claresta Taufan) yang dipaksa bekerja sebagai pelayan di warung kopi Bu Maya (Christine Hakim), baik secara fisik maupun emosional, demi memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan anaknya.
“Adegan tersebut menunjukkan kurangnya perhatian dari negara, yang menyebabkan ia menjadi miskin, kesulitan mencari lapangan kerja, dan mengalami kepepet dalam hidupnya,” ujar Pigai.
Ia menambahkan, bertepatan dengan Peringatan Hari HAM Sedunia, Kementerian HAM RI berkomitmen untuk hadir dan mengatasi kejahatan yang lahir dari ketidakadilan tersebut, serta memastikan negara dapat menjangkau kelompok masyarakat paling rentan.
Sutradara Pangku, Reza Rahadian, mengatakan bahwa film ini diangkat dari kisah nyata tentang seorang ibu yang harus bertahan hidup tanpa banyak pilihan.
“Film ini bukan bicara siapa benar dan salah, tapi ini menunjukkan refleksi dari realitas (kehidupan nyata di masyarakat). Saya berharap, film ini bisa menjadi surat cinta yang indah bagi ibu-ibu yang sedang berjibaku harus bekerja dalam suasana kebatinannya yang tidak selalu dimengerti oleh orang lain,” jelas Reza.
Pengamat film sekaligus pemerhati HAM, Adhie Massardi, juga memberikan apresiasi. Menurutnya, film ini menyajikan potret kemiskinan secara lugas melalui para aktor yang berpengalaman.
“Apa yang saya lihat dari film ini, bangsa ini sejatinya telah diberikan anugerah oleh Tuhan atas nikmat dan kemudahan dalam hidup sejahtera. Tapi negara malah mengabaikan kehidupan masyarakat sehingga menjadi jatuh miskin. Akibatnya, masyarakat menjadi berdamai dengan penderitaan yang justru berbahaya bagi masyarakat itu sendiri,” beber Adhie.
Ia menilai film Pangku mampu menjadi media kritik yang penting untuk membangkitkan kepedulian terhadap masyarakat miskin.
Dalam keterangan terpisah, Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama KemenHAM RI, M. Dimas Saudian, menegaskan bahwa film ini kembali mengingatkan bahwa HAM adalah persoalan kemanusiaan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.
“Melalui bedah film yang dilaksanakan bertepatan dengan momentum Peringatan Hari HAM sedunia tahun ini, akan menjadi ruang kolaborasi penting untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan HAM agar nantinya semakin dekat dengan realitas masyarakat,” ungkap Dimas.
Film Pangku sendiri mengisahkan Sartika, perempuan hamil yang merantau ke wilayah Pantura dan terjebak dalam praktik kopi pangku demi bertahan hidup.
Film berdurasi 1 jam 44 menit itu mendapat sambutan luas baik di dalam maupun luar negeri, meraih empat penghargaan di Busan International Film Festival (BIFF), serta masuk tujuh nominasi Festival Film Indonesia (FFI) 2025, termasuk nominasi Piala Citra.(JY)
