RastraNews.id, Palu — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2026 sebagai forum strategis menyatukan arah kebijakan pembangunan daerah. Kegiatan ini berlangsung di Grand Sya Hotel, Senin (27/4/2026), dan dihadiri kepala daerah serta pemangku kepentingan lintas sektor.
Gubernur Anwar Hafid dalam arahannya menegaskan Musrenbang bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum penting untuk menyatukan visi pembangunan agar seluruh level pemerintahan bergerak terintegrasi.
“Musrenbang ini penting agar kita memiliki pandangan yang sama. Tanpa itu, masing-masing akan berjalan sendiri tanpa arah yang jelas,” tegasnya.
Ia menekankan, pengentasan kemiskinan tetap menjadi isu strategis utama yang harus ditangani secara terpadu dan berkelanjutan. Menurutnya, besarnya potensi sumber daya alam Sulawesi Tengah harus mampu dikonversi menjadi kesejahteraan masyarakat.
“Kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Kita butuh langkah yang lebih terarah, sinergi kuat, dan evaluasi berkelanjutan agar program benar-benar berdampak,” ujarnya.
Gubernur mengakui, alokasi anggaran untuk penanganan kemiskinan selama ini cukup besar, namun belum sepenuhnya efektif. Karena itu, ia mendorong perencanaan berbasis data dan intervensi yang menyentuh akar persoalan.
Ia juga menyoroti kelompok masyarakat miskin ekstrem yang kerap tidak terwakili dalam forum perencanaan formal.
“Kelompok desil 1 dan 2 ini jarang bersuara. Padahal mereka yang paling membutuhkan. Pemerintah harus proaktif menjangkau,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Anwar Hafid menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan daerah dengan program nasional, termasuk arah pembangunan Presiden melalui Asta Cita, serta program prioritas daerah seperti “Sulteng Nambaso” dan “Berani Cerdas”.
Di sektor pendidikan, ia mendorong perluasan akses melalui kebijakan wajib belajar 13 tahun, sekaligus menegaskan pendidikan sebagai hak dasar masyarakat.
“Pendidikan bukan beban, tapi solusi untuk memutus rantai kemiskinan,” tegasnya.
Selain itu, sektor kesehatan juga menjadi prioritas, terutama dalam memastikan akses layanan bagi masyarakat kurang mampu melalui skema jaminan kesehatan.
“Pendidikan dan kesehatan adalah hak dasar rakyat. Ini kewajiban negara,” lanjutnya.
Gubernur menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga kisaran 5 persen pada periode 2028–2030 melalui perencanaan yang lebih terukur dan kolaboratif.
Menutup arahannya, ia mengajak seluruh kepala daerah untuk mengesampingkan perbedaan dan fokus pada penyelesaian persoalan rakyat.
“Kita harus bersatu. Ini musyawarah besar kita untuk memastikan pembangunan tepat arah dan berdampak nyata,” pungkasnya.
