Wihaji menekankan bahwa salah satu akar persoalan SDM dan kemiskinan adalah stunting. Ia memaparkan, prevalensi stunting nasional pada 2024 berada di angka 19,8%.
Sementara Sulawesi Selatan berhasil menurunkan prevalensinya dari 27% menjadi 23% penurunan 4,1% dan menempatkan Sulsel di posisi kedua terbaik setelah Jawa Barat.
“Ini keberhasilan bersama. Penurunan stunting di Sulsel tidak lepas dari intervensi Gubernur, Bupati/Wali Kota dan seluruh pihak. Ini kerja pentahelix: pemerintah pusat, daerah, masyarakat, akademisi, dan swasta,” ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sebagai strategi utama pencegahan stunting. Jika anak sudah stunting, peluang pemulihan hanya sekitar 20%.
“Karena itu, kita harus bergerak di hulunya, memastikan setiap keluarga risiko stunting mendapat pendampingan sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun,” jelasnya.
Sebagai wujud dukungan, BKKBN RI menyalurkan bantuan bagi 200 keluarga risiko stunting di Sulawesi Selatan senilai sekitar Rp800 juta hingga Desember 2025.
“Ini langkah awal, intervensi tidak hanya berupa sosialisasi, tetapi bantuan nyata untuk memastikan gizi, kesehatan ibu, dan anak terpenuhi,” pungkasnya.