Sebagai solusi, politisi NasDem itu mengutup apa disampaikan Wali Kota Makassar terkait pentingnya penguatan layanan transportasi.
Dimana, wilayah yang sulit dijangkau akan menjadi prioritas penyediaan transportasi khusus bagi siswa.
“Kita akan lihat kemungkinan menambah armada angkutan pelajar di daerah-daerah yang sangat membutuhkan,” tuturnya Ari.
Lebih lanjut, baik Pemkot maupun DPRD juga sepakat untuk mendorong peran sekolah swasta sebagai mitra strategis dalam menjamin akses pendidikan.
“Kita akan diskusikan skema pembiayaannya, termasuk kemungkinan subsidi dari pemerintah kota. Intinya, semua anak, baik di sekolah negeri maupun swasta, harus bisa bersekolah,” jelas Ari.
Namun, tantangan belum usai. Data terbaru menunjukkan masih ada sekitar ribuan anak yang belum tertampung di sekolah.
Hal ini diperparah oleh kondisi beberapa sekolah negeri yang memiliki keterbatasan khusus, sehingga tidak bisa menampung banyak siswa.
Sebagai langkah jangka menengah dan panjang, DPRD mendorong opsi regrouping pembangunan unit sekolah baru tingkat SMP di kawasan padat dan terpinggirkan.
“Kita harus berpikir progresif dan solutif. SPMB bukan sekadar tahunan, tapi wajah dari keadilan akses pendidikan di kota ini,” tegas Ari.
Pada kesempatan ini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, dalam pemaparannya menyebutkan bahwa hingga saat ini masih terdapat 858 siswa yang belum tertampung di Sekolah Negeri.
Meski sejumlah sekolah favorit di kawasan padat penduduk telah penuh, masih banyak sekolah lain yang memiliki kuota tersisa.
“Sekolah-sekolah seperti SMP 1, 3, 8, 13, 23, 24, dan 33 memang sudah penuh, terutama karena lokasinya di daerah padat. Tapi kami masih punya sekolah lain yang daya tampungnya belum maksimal,” ujar Achi.