RastraNews.id, Makassar – Anggota Komisi D DPRD Makassar, Muchlis A Misbah, mengusulkan agar hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) disinkronkan dengan hasil reses anggota DPRD.
Langkah ini dinilai penting agar program pembangunan lebih fokus, tepat sasaran, dan tidak berulang tanpa realisasi.
Hal itu disampaikan Muchlis saat ditemui di Kantor Sementara DPRD Makassar, Jalan Hertasning, Rabu (14/1/2026), saat menanggapi pengawasan Musrenbang di daerah pemilihannya.
Muchlis mengungkapkan, berdasarkan pengamatannya di sejumlah Musrenbang tingkat kelurahan, usulan masyarakat masih didominasi pembangunan fisik, terutama perbaikan jalan dan drainase.
Kondisi ini dinilai tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.
“Memang masih didominasi usulan fisik seperti jalan dan drainase. Meski ada juga usulan pemberdayaan masyarakat dan pelatihan UMKM, tapi jumlahnya belum banyak,” ujarnya dewan dari Dapil I Makassar (Rappociini, Makassar, Ujung Pandang) itu.
Adapun kelurahan yang sempat ia hadiri dalam Musrenbang antara lain Kelurahan Maccini, Maccini Parang, Maccini Induk, Maradekaya, dan Bara-baraya.
Muchlis menilai, salah satu penyebab banyaknya usulan yang berulang namun tak kunjung direalisasikan adalah belum adanya penyelarasan antara hasil Musrenbang dan hasil reses anggota DPRD.
Padahal, hasil reses tersebut nantinya akan menjadi pokok-pokok pikiran DPRD.
“Kalau usulan Musrenbang dikombinasikan dengan hasil reses, pembangunan bisa lebih terarah, tidak terpecah-pecah, dan punya skala prioritas yang jelas,” jelas legislator dari Fraksi Mulia itu.
Ia mengungkapkan, ada sejumlah usulan fisik yang telah masuk Musrenbang hingga empat kali, namun belum juga dikerjakan.
Hal ini, menurutnya, perlu menjadi perhatian bersama, terutama bagi pemerintah kota dalam menyusun perencanaan.
Muchlis juga meminta RT, RW, lurah, dan LPM untuk aktif menyinkronkan usulan warga dengan hasil reses anggota dewan agar memudahkan proses perencanaan di tingkat Bappeda dan dinas teknis.
“Kalau sudah sinkron, itu akan memudahkan Bappeda dan PU dalam mengeksekusi, terutama untuk pekerjaan fisik,” katanya.
Meski demikian, Muchlis mengakui keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor belum terealisasinya sejumlah usulan pembangunan, yang hampir terjadi di seluruh kelurahan di daerah pemilihannya.
“Memang faktor anggaran juga berpengaruh, tapi dengan perencanaan yang lebih fokus dan terarah, saya yakin pembangunan bisa lebih efektif,” pungkasnya. (MU)
