Rastranews.id, Makassar – Serapan anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) hingga saat ini masih tergolong rendah. Sebagian besar proyek strategis juga belum berjalan karena baru memasuki tahap kontrak.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Reza Faisal Saleh, mengungkapkan bahwa berdasarkan data hingga November, realisasi belanja baru mencapai 61,09 persen. Padahal, tahun anggaran hanya tersisa sekitar satu bulan.
“Realisasi belanja dari total paket belanja pada (APBD) perubahan adalah Rp10,348 triliun. Realisasinya per hari ini Rp6,321 triliun atau 61,09 persen,” kata Reza, Rabu (26/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa penghitungan realisasi belanja dihitung berdasarkan pencairan atau pembayaran atas pekerjaan yang telah selesai. Sementara itu, banyak proyek yang baru akan meneken kontrak dalam waktu dekat.
Reza mencatat tren tahunan yang menunjukkan lonjakan permintaan pencairan di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) biasanya terjadi pada triwulan akhir, yakni November hingga Desember. Karena itu, ia optimistis target serapan anggaran masih bisa dicapai meski yang tersisa hampir 40 persen.
“Pekerjaan baru selesai dan baru juga mengajukan pencairan. Biasanya memang di akhir tahun capaian itu melonjak. Prinsipnya semua pengadaan barang dan jasa harus ada barangnya dulu, baru diajukan pencairan,” jelas mantan Kepala Bapenda Sulsel ini.
Pada peringatan HUT Sulsel bulan Oktober lalu, Gubernur Sulsel meluncurkan Mega Proyek multiyears senilai Rp3,7 triliun untuk periode 2025–2027. Proyek ini terdiri atas pembangunan paket jalan senilai Rp2,5 triliun, dua Rumah Sakit Regional Rp500 miliar, serta proyek irigasi Rp700 miliar.
Menurut Reza, sebagian besar proyek tersebut baru akan ditandatangani kontraknya pada akhir tahun ini. Realisasi akan bertambah ketika progres pengerjaan sudah mulai berjalan.
“Tetap tiap tahun anggaran ada alokasinya masing-masing. Multiyears itu hanya masa pekerjaannya, tapi penganggarannya tetap ada tiap tahun. Mungkin ditanyakan nanti ke masing-masing OPD. Informasinya baru berkontrak, tapi masih mungkin ada realisasi karena waktu masih ada sekitar satu bulan setengah hingga akhir Desember,” urainya.
Selain dari proyek fisik, peningkatan serapan anggaran juga akan datang dari pembayaran gaji ASN dan TPP bulan Desember, termasuk gaji bagi lebih dari 6 ribu PPPK tahap II dan pegawai paruh waktu yang baru dikukuhkan pada November. Di samping itu, pencairan bantuan keuangan untuk kabupaten/kota juga akan menambah realisasi belanja.
“Kami sudah membuat edaran. Paling lambat pengajuan SPM untuk LS sampai 22 Desember, tapi tetap ada pengecualian. Kalau kontraknya berakhir Desember, kita tetap beri pengecualian, jadi bisa sampai akhir Desember,” tambahnya.
Adapun untuk sektor pendapatan, realisasinya hingga November telah mencapai 76,38 persen atau Rp7,95 triliun dari target Rp10,416 triliun. Pendapatan diperkirakan masih bertambah hingga tutup tahun karena pencatatan berlangsung sampai 31 Desember.
Meski demikian, porsi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berubah sejak diberlakukannya sistem Opsen, yang membuat setoran PKB langsung masuk ke pemerintah kabupaten/kota.
“Pendapatan masih bisa bertambah sampai tanggal 31. Penerimaan PKB, pajak daerah, dan SAMSAT biasanya masih melayani. Transfer dari pusat juga masih ada, DAU masih ada satu bulan, reimbursement juga masih banyak yang akan masuk,” pungkasnya.(JY)
