Rastranews.id, Makassar – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ratusan pelajar di 12 sekolah dasar se-Kecamatan Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan mendadak “mati suri”.
Distribusi terhenti hampir dua pekan tanpa kejelasan, sementara pagu anggaran Rp6.500 per porsi dituding sebagai penyebab utama.
Salah satu yang terdampak adalah SD Negeri Tamamaung 1, Kecamatan Panakkukang. Kepala SDN Tamamaung 1, H. Basora menyatakan penyaluran terakhir dilakukan pekan lalu. “Hingga memasuki pekan kedua ini, belum ada distribusi lanjutan lagi,” ujarnya, Selasa (7/10/2025).
Akibat penghentian ini, para siswa kembali membawa bekal dari rumah atau membeli jajanan di kantin sekolah.
Basora mengakui sejumlah orang tua mulai bertanya tentang alasan penghentian program.
“Kalau ditanya soal penyebabnya, saya cuma bisa bilang, saya tidak tahu. Karena yang mengatur dan mengelola itu kan pihak dapur. Kami di sekolah hanya menerima distribusi makanannya,” jelasnya.
Yang mengejutkan, menurut Basora, dapur penyedia MBG untuk SDN Tamamaung 1 di wilayah Petarani II juga melayani sekolah lainnya di Panakkukang.
“Kami juga kaget, tiba-tiba tidak ada lagi pengantaran makanannya. Padahal di Panakkukang ini ada sekitar 12 sekolah yang dapurnya sama,” ujarnya.
Dampak ekonomi langsung terasa. Basora menjelaskan, sejak MBG terhenti, beban orang tua – terutama dari keluarga kurang mampu, meningkat signifikan.
“Biasanya mereka kasih anaknya Rp2.000 atau Rp3.000 untuk beli minum karena sudah ada makan dari sekolah. Sekarang otomatis bekalnya bisa sampai Rp10.000 untuk beli jajanan,” paparnya.
Sumber masalah diduga berasal dari ketidaksesuaian anggaran. Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Panakkukang 02 dilaporkan berhenti beroperasi.
Mitra Badan Gizi Nasional (BGN), Arifin Gassing, menyoroti pagu anggaran sebesar Rp6.500 per porsi yang dinilai tidak realistis.
“Saya juga tidak mengerti kenapa harus Rp6.500. Padahal jelas petunjuk Presiden lebih besar dari itu,” tegas Arifin.
Menurutnya, dengan pagu harga yang terlalu rendah, para pengelola dapur kesulitan menjaga kualitas menu yang seharusnya memenuhi standar gizi sebagaimana diarahkan Presiden Prabowo.
Penghentian operasi dapur ini berimbas ganda. Lebih dari 50 pekerja dirumahkan dan 12 sekolah tidak lagi menerima MBG. (HL)