Rastranews.id, Makassar — Peta politik jelang Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW PKB Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai mengerucut.
Mayoritas Dewan Pimpinan Cabang (DPC) kabupaten/kota disebut masih satu suara: mendorong Azhar Arsyad kembali memimpin partai berlambang bola dunia dan bintang sembilan itu.
Sekretaris DPW PKB Sulsel, Muhammad Haekal, mengakui dukungan DPC terhadap Azhar bukan tanpa alasan.
Di bawah kepemimpinan Azhar, PKB dinilai berhasil mencatat lompatan elektoral signifikan pada Pemilu 2024.
Dari hanya satu kursi pada 2014 kini menjadi 68 kursi parlemen se-Sulsel pada 2024.
Bahkan 8 kursi di DPRD Sulsel mampu diamankan.
Tak hanya itu, PKB juga mencetak sejarah dengan menempatkan kadernya sebagai pimpinan DPRD Sulsel periode 2024–2029.
Rekam jejak itu membuat sebagian besar DPC menilai kursi Ketua DPW PKB Sulsel masih layak diduduki Azhar.
“Mayoritas DPC masih mendorong ketua petahana,” tegas Haekal, di Kantor DPW PKB Sulsel, Jl Prof Abdurahman Basalamah, Makassar, Jumat (28/11/2025).
Azhar Arsyad yang berada di lokasi yang sama merespons dukungan tersebut dengan santai sambil tersenyum.
Ia menegaskan bahwa Muswil bukan hanya soal menentukan siapa ketua, tetapi momentum konsolidasi membesarkan PKB secara kolektif.
“Setiap Muswil membahas laporan pertanggungjawaban, program kerja, evaluasi, dan penetapan DPW PKB Sulsel. Ini momentum konsolidasi menuju Pemilu 2029,” ucapnya.
Mantan calon Wakil Gubernur Sulsel itu menambahkan, besar kecilnya PKB akan sangat ditentukan oleh kekompakan kader dan tokoh.
“Muswil bukan soal siapa ketuanya, tetapi bagaimana kita membesarkan PKB di Sulsel,” tambahnya.
Ketika ditanya apakah ia akan kembali maju sebagai ketua, Azhar memilih irit bicara dan menyerahkan sepenuhnya kepada para kader.
Muswil DPW PKB Sulsel dijadwalkan berlangsung 8–9 Desember 2025 di Hotel Aryaduta Makassar setelah seluruh proses sosialisasi dan konsolidasi di DPC kabupaten/kota dirampungkan.
Peserta Muswil terdiri dari peserta penuh dengan hak suara dan peserta peninjau yang hanya memberikan pandangan tanpa hak suara.
Peserta penuh diperkirakan mencapai 135 orang, sementara peserta peninjau diperkirakan berada pada kisaran 200 hingga 300 orang termasuk unsur sayap partai di tingkat provinsi. (MU)
