RastraNews.id, Gowa – Mahasiswa Pencinta Alam Sultan Alauddin Makassar (MAPALASTA) memperkuat perannya dalam pengembangan riset nasional dengan terlibat sebagai kolaborator dalam Focus Group Discussion (FGD) Validasi Konsep Post-Complex Humanitarian Emergency: Ecotheological Humanitarian Restoration Framework (POSTCHE-EHRF) yang digelar di Baruga Benteng Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, pada 24-25 Juni 2026.

Kegiatan yang dilanjutkan dengan penyusunan rencana tindak lanjut pada 25-27 Juni 2026 di Rumah Adat Mandar, Benteng Somba Opu, menjadi bagian penting dari upaya merumuskan model restorasi kawasan pascabencana berbasis ekoteologi, kearifan lokal, dan ilmu pengetahuan.

POSTCHE-EHRF merupakan program riset nasional yang didanai melalui skema MoRA The AIR Funds LPDP Kementerian Agama RI periode 2025-2027. Penelitian ini melibatkan sejumlah perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lingkungan, dengan Dr. Andi Yaqub, M.H.I. sebagai Principal Investigator.

MAPALASTA menjadi salah satu mitra strategis dalam penelitian tersebut setelah sebelumnya terlibat dalam observasi lapangan di kawasan Gunung Bulu Bawakaraeng pada April 2026 bersama tim peneliti lintas disiplin.

Dalam forum validasi konsep, MAPALASTA tidak hanya berperan sebagai peserta, tetapi juga sebagai mitra pelaksana kegiatan yang memfasilitasi keterlibatan organisasi Mahasiswa Pencinta Alam Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (MAPALA PTKIN) dari berbagai daerah di Indonesia Timur.

Keterlibatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas kontribusi generasi muda dalam merespons isu konservasi lingkungan, kebencanaan, dan kemanusiaan melalui pendekatan ilmiah yang berbasis nilai-nilai sosial dan spiritual.

FGD menghadirkan sejumlah akademisi dan pemangku kebijakan, di antaranya Koordinator Staf Khusus Menteri Agama RI Bidang Pendidikan, Organisasi Kemasyarakatan, dan Moderasi Beragama, Dr. Farid F. Saenong, serta Ketua LPPM UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Prof. Dr. Ngainun Naim, yang memberikan masukan terhadap penyempurnaan konsep Ecotheological Humanitarian Restoration Framework (EHRF).

Ketua LPPM IAIN Kendari, Dr. Abdul Kadir, menegaskan bahwa keterlibatan tokoh adat dan tokoh agama menjadi elemen penting dalam memastikan kerangka restorasi yang disusun tidak hanya memiliki legitimasi akademik, tetapi juga diterima oleh masyarakat.

“Kehadiran para pemangku adat dan tokoh agama merupakan inti dari keabsahan ikhtiar ilmiah yang dilakukan. Pengetahuan lokal dan nilai-nilai spiritual menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan kerangka pemulihan kawasan Bulu Bawakaraeng,” ujarnya.

Gunung Bulu Bawakaraeng menjadi fokus penelitian karena memiliki tingkat kerentanan geomorfologis yang tinggi sekaligus menyimpan nilai sejarah, budaya, dan spiritual yang kuat bagi masyarakat Sulawesi Selatan.

Melalui pendekatan Participatory Ecotheological Assessment (PEA), peserta forum melakukan validasi hasil survei lapangan dan membahas empat domain utama, yakni aspek biofisik dan geomorfologi, sosial-spiritual, tata kelola kawasan, serta indikator pemantauan dan evaluasi.

Sebanyak 77 peserta dan 37 peninjau terlibat dalam forum tersebut. Mereka berasal dari unsur pemerintah, pemangku adat, tokoh agama, BPBD, BBKSDA Sulawesi Selatan, Kantor Wilayah Kementerian Agama, akademisi, komunitas lingkungan, hingga organisasi MAPALA PTKIN.

Ketua Tim Peneliti, Dr. Andi Yaqub, menegaskan bahwa forum tersebut dirancang sebagai ruang kolaborasi berbagai pihak dalam menyusun model restorasi kawasan yang relevan dengan kondisi lokal.

“FGD ini bukan forum akademisi yang menggurui masyarakat, melainkan ruang pertemuan berbagai bentuk pengetahuan untuk bersama-sama menyusun kerangka pemulihan yang relevan, ilmiah, dan berakar pada nilai-nilai lokal,” katanya.

Dari hasil validasi, forum menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, mulai dari penyempurnaan kerangka restorasi berbasis ekoteologi Islam dan kearifan adat, identifikasi prioritas titik restorasi kawasan, penyusunan peta aktor dan mekanisme koordinasi lintas lembaga, hingga perumusan indikator pemantauan pada aspek lingkungan, sosial-spiritual, dan tata kelola.

Forum juga mengidentifikasi sejumlah situs dan jejak sejarah peradaban Islam di kawasan Gunung Bulu Bawakaraeng yang dinilai penting untuk dimasukkan dalam strategi pelestarian kawasan.

Bagi MAPALASTA, keterlibatan dalam riset ini menjadi langkah konkret memperkuat tradisi keilmuan dan gerakan konservasi yang tidak hanya berorientasi pada perlindungan ekosistem, tetapi juga mengedepankan nilai kemanusiaan dan tanggung jawab moral terhadap lingkungan.

Sebagai tindak lanjut, seluruh hasil FGD akan menjadi dasar penyempurnaan Ecotheological Humanitarian Restoration Framework (EHRF) sekaligus bahan rekomendasi bagi pemerintah dan pemangku kebijakan. Tim peneliti juga akan menyusun berbagai luaran ilmiah berupa artikel akademik dan naskah kebijakan sebagai bagian dari target riset nasional hingga tahun 2027.

MAPALASTA juga berencana menggelar diskusi terbuka pada akhir Juli 2026 guna mendiseminasikan hasil awal penelitian serta memperluas dialog publik mengenai restorasi Gunung Bulu Bawakaraeng berbasis ekologi, kemanusiaan, dan ekoteologi.