RastraNews.id, Makassar — Anggota Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi PKS, Mallarangan Tutu, mendesak kejelasan realisasi dana hibah sektor pariwisata saat rapat kerja bersama Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel.
Rapat yang berlangsung di Kantor Sementara DPRD Sulsel, Jalan A.P. Pettarani, Rabu (1/4/2026), tersebut merupakan bagian dari pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulsel Tahun Anggaran 2025.
Dalam forum itu, Mallarangan mempertanyakan transparansi penyaluran dana hibah ke sejumlah destinasi wisata. Ia meminta pemerintah memaparkan secara rinci lokasi penerima, mekanisme distribusi, hingga sistem pengawasan di lapangan.
“Perlu ada kejelasan, dana hibah ini disalurkan ke mana saja dan bagaimana pengawasannya. Ini bagian dari pertanggungjawaban kepada publik,” tegasnya.
Ia menekankan, evaluasi anggaran tidak boleh berhenti pada tingkat serapan, tetapi harus diukur dari dampak nyata bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM di sekitar kawasan wisata.
“Yang menjadi fokus adalah manfaatnya. Apakah hibah ini benar-benar meningkatkan ekonomi masyarakat atau hanya berhenti pada pembangunan fisik,” ujarnya.
Mallarangan juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih terbuka dengan menyajikan data komprehensif, termasuk daftar penerima hibah serta evaluasi dampak sosial dan ekonomi program tersebut.
Menurutnya, transparansi menjadi kunci agar penggunaan anggaran daerah tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sulawesi Selatan. (*)
