JAKARTA TIMUR, JAKARTA — Komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk memperkuat ketahanan pangan dan infrastruktur lokal semakin menguat. Langkah strategis terbaru datang lewat kunjungan kerja langsung ke Food Station Tjipinang Jaya, Jakarta Timur, Kamis (31/7/2025).
Wali Kota Munafri Arifuddin dan rombongan Pemkot Makassar menjajaki langsung model bisnis pangan yang dikembangkan BUMD milik Pemprov DKI Jakarta itu. Kunjungan ini merupakan bagian dari persiapan pendirian dua perusahaan daerah (Perseroda) baru, satu di sektor pangan, satu lagi di bidang infrastruktur.
Munafri, yang akrab disapa Appi, mengatakan Food Station dipilih sebagai rujukan karena dianggap menghadapi tantangan geografis serupa dengan Makassar, yang minim lahan pertanian namun dituntut menjadi simpul distribusi pangan.
“Makassar punya lahan pertanian aktif hanya sekitar 1.400 hektare. Itu tidak cukup menopang kebutuhan beras kota. Tapi Makassar punya keunggulan sebagai pintu gerbang Indonesia Timur. Itu peluang besar,” ujar Appi.
Menurutnya, kota-kota di wilayah timur seperti Papua, Maluku, Kalimantan, dan Nusa Tenggara sangat potensial menjadi pasar distribusi jika dikelola dari Makassar. “Makassar bisa jadi simpul distribusi hingga produksi bagi 60 juta penduduk Indonesia Timur,” tegasnya.
Kunjungan ini tidak hanya sekadar studi banding. Munafri menyebut, pihaknya serius membangun entitas bisnis daerah yang berdampak langsung pada masyarakat, tidak hanya secara ekonomi tapi juga sosial.
“Perseroda pangan ini bukan cuma soal beras atau bahan pokok. Kami ingin masuk ke urban farming, membangun rantai pasok modern, dan mendorong produksi kebutuhan harian, seperti pasta gigi sekalipun, yang selama ini masih didominasi merek luar,” jelasnya.
Rombongan Pemkot punn diterima Direktur Utama Food Station Karyawan Gunarso bersama para direktur lainnya: Julius Sutjiadi (Keuangan & Umum) dan Ronny Lisapaly (Operasional & Bisnis).
Dalam pemaparannya, Gunarso menguraikan perjalanan panjang Food Station sejak masih berupa korporasi biasa di tahun 1972, hingga resmi menjadi BUMD pada 2014. Transformasi besar-besaran dilakukan setelah mayoritas saham diambil alih oleh Pemprov DKI Jakarta.
“Awalnya, pendapatan kami hanya dari penyewaan kios. Omzet tak sampai Rp50 miliar per tahun. Kini, 75 persen omzet berasal dari perdagangan beras lewat kemitraan petani di berbagai daerah,” jelas Gunarso.
Food Station juga membangun ekosistem logistik dan pasok dengan menggandeng petani, memperkuat jaringan antar daerah, hingga menyuplai pangan murah ke 20 kelurahan setiap hari. Semuanya dilakukan tanpa harus punya sawah sendiri.
“Keterbatasan bisa jadi peluang. Kami buktikan bahwa distribusi yang rapi bisa menjadi kekuatan bisnis, sekaligus menjaga stabilitas pangan,” ungkapnya.
Model ini sangat menarik bagi Makassar yang tengah menyiapkan transformasi BUMD menjadi Perseroda yang adaptif, profesional, dan berdampak langsung. Apalagi, Pemkot menargetkan pendirian dua Perseroda baru rampung tahun ini.
Sebelumnya, Pemkot Makassar juga telah mengunjungi PT Jakpro—BUMD DKI Jakarta di bidang infrastruktur dan kawasan, sebagai bagian dari blueprint pembentukan Perseroda Infrastruktur.