Rastranews.id, Makassar — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menginisiasi pembentukan komunitas tepian sungai sebagai strategi baru untuk menghadapi ancaman banjir kiriman dan berbagai bencana hidrometeorologi.
Langkah ini dianggap krusial karena masyarakat adalah pihak pertama yang merasakan dan merespons bencana.
Kepala BPBD Makassar, M. Fadli, menyampaikan hal tersebut pada kegiatan Sosialisasi Rencana Penanggulangan Bencana Kota Makassar 2025–2029 di Hotel Golden Tulip, Rabu (10/12/2025).
Fadli mengungkapkan data nasional menunjukkan bahwa 95 persen korban selamat saat bencana justru ditolong oleh diri sendiri dan warga sekitar, bukan sepenuhnya oleh petugas.
Fakta ini menegaskan bahwa kekuatan komunitas lokal menjadi kunci utama keselamatan.
Makassar memiliki ketergantungan besar pada aliran sungai dari wilayah tetangga seperti Maros, Gowa, Pangkep, dan Takalar.
Banjir kiriman kerap datang mendadak, terutama saat hujan deras mengguyur daerah hulu. BPBD Makassar juga telah membangun koordinasi resmi melalui MoU dengan daerah-daerah tersebut.
Namun, Fadli menyebutkan bahwa tantangan lain datang dari perilaku sebagian warga yang lamban melakukan evakuasi, termasuk di wilayah Antang.
Padahal, sistem peringatan dini seperti Early Warning System (EWS) tidak akan efektif tanpa respons cepat dari masyarakat.
“Komunitas ini kami dorong agar mampu berbagi informasi dari hulu ke hilir. Sungai di Makassar mayoritas melintasi beberapa daerah, sehingga komunikasi warga menjadi sangat penting,” ujarnya.
Untuk mendukung kesiapsiagaan teknis, BPBD Makassar sudah memasang tiga unit EWS banjir di titik rawan. Lokasinya di
Manggala (Sungai Kejenjeng), Ketimbang (Sungai Biring Jene), dan Tamalanrea Jaya (Sungai Tello).
Selain itu, layanan informasi bencana juga diperkuat melalui aplikasi LONTARA, layanan darurat 112, dan call center 0815112112.
Dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD) 2025–2029, penguatan mitigasi berbasis komunitas menjadi salah satu prioritas, bersamaan dengan peningkatan peralatan, pelatihan petugas, hingga penambahan tiga unit perahu rescue.
Direktur Eksekutif Inanta, Leonardy Sambo, menilai pembentukan komunitas tepian sungai merupakan langkah tepat untuk mengisi gap antara mitigasi struktural dan nonstruktural.
Menurutnya, perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan minimnya daerah resapan memperbesar risiko banjir ekstrem di Makassar.
Leonardy menyoroti bahwa fokus bencana di Makassar saat ini mencakup kekeringan, cuaca ekstrem, banjir, gelombang ekstrem hingga abrasi. Semua itu membutuhkan koordinasi lintas wilayah sungai, termasuk Sungai Jeneberang.
“Kolam retensi kita masih sangat terbatas. Saat ini baru ada satu, sementara rencana tambahan masih menunggu tahap BPBS,” jelasnya.
Komunitas Jadi Garda Terdepan
BPBD Makassar meyakini bahwa komunitas di bantaran sungai dapat menjadi mata dan telinga paling cepat dalam memberikan informasi ketika potensi banjir muncul.
Dengan aliran informasi dua arah antara hulu dan hilir, ancaman banjir kiriman bisa lebih cepat diantisipasi sehingga risiko korban dapat ditekan.
Ke depan, BPBD berkomitmen memperkuat sistem peringatan dini, meningkatkan kerja sama lintas daerah, serta membangun kapasitas masyarakat agar Makassar semakin tangguh menghadapi bencana. (MU)
