MAKASSAR, SULSEL – Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Sosial (Dinsos) terus memperketat langkah-langkah penanganan terkait keberadaan anak jalanan (anjal), gelandangan, pengemis (gepeng), dan manusia silver yang kian sering ditemui di beberapa ruas jalan kota. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk komitmen mewujudkan ruang publik yang lebih aman dan kondusif.
Sebagai bagian dari langkah komprehensif tersebut, Dinsos Kota Makassar bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pemerintah kecamatan, serta unsur-unsur pilar sosial seperti Tagana, Tim Kerja Sosial Komunitas (TKSK), Forum Pemberdayaan Sosial Masyarakat (FPSM), dan Karang Taruna, telah membentuk sembilan posko pengawasan terpadu di titik-titik rawan aktivitas jalanan.
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Kota Makassar, Zuhur Dg Ranca, mengkonfirmasi bahwa pihaknya akan mengintensifkan patroli di sembilan titik strategis tersebut. Tujuannya, menurutnya, adalah untuk memberikan dampak psikologis kepada individu-individu yang terlibat dalam aktivitas jalanan tersebut.
“Tujuannya, memberikan dampak psikis ke anjal, gepeng hingga ke manusia silver, agar mereka sadar dan terdorong mencari solusi lain selain berada di jalan,” jelas Zuhur, Kamis (3/7/2025).
Fungsi posko ini tidak hanya sebatas menjaga ketertiban umum, tetapi juga sebagai pusat informasi dan edukasi bagi masyarakat. Salah satu pesan utama edukasi adalah mengajak masyarakat agar tidak lagi memberikan uang secara langsung kepada pengemis di jalan.
“Upaya patroli rutin akan kami intensifkan dengan harapan dapat menekan praktik eksploitasi dan memutus rantai ketergantungan hidup di jalan,” tambahnya.
Sembilan posko pengawasan ini tersebar di kawasan-kawasan strategis, yaitu: Fly Over Makassar, Jalan Pengayoman, Mallenggeri, Pajonga Dg. Ngalle, Sungai Saddang, Jalan Sudirman, Masjid Raya, Pintu 1 Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Makassar, dan Simpang Lima Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.
Keberadaan posko ini tidak hanya bertujuan untuk penertiban dan menjaga ketertiban umum, tetapi juga sebagai upaya edukasi kepada masyarakat, khususnya pengendara, agar tidak memberikan uang secara langsung kepada anjal, gepeng, maupun manusia silver. Sebagai tindak lanjut, Dinsos juga memasang papan imbauan di setiap posko untuk menyampaikan pesan ini.
Pemerintah Kota Makassar mengajak masyarakat untuk mendukung upaya ini dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan melalui saluran resmi amal (anshami) atau lembaga sosial yang terdaftar, bukan langsung di jalan.
Zuhur menegaskan bahwa patroli di sembilan titik tersebut akan diintensifkan secara berkelanjutan. Langkah konsisten ini diharapkan memberikan dampak psikologis yang signifikan kepada pelaku aktivitas jalanan, sehingga mereka cenderung tidak terus-menerus turun ke jalan.
“Patroli akan kami jalankan rutin. Ada tiga titik yang menjadi prioritas pengawasan. Insya Allah, dengan upaya bersama, penanganan anjal, gepeng, dan manusia silver bisa kita selesaikan,” tutur Zuhur.
Kepala Dinsos Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, melengkapi penjelasan bahwa petugas akan ditempatkan di beberapa persimpangan yang menjadi titik rawan. Mereka akan membentangkan spanduk imbauan agar pengendara tidak memberikan uang secara langsung kepada anjal, gepeng, maupun manusia silver.
“Kami akan tempatkan petugas di persimpangan tertentu, membentangkan spanduk yang berisi imbauan agar pengendara tidak memberi. Sekaligus mengedukasi bahwa memberi di jalan bukan solusi,” jelas Andi Bukti.
Selain patroli fisik dan spanduk, edukasi masyarakat juga dilakukan melalui media sosial dan berbagai kanal informasi lainnya. Tujuannya adalah untuk mengubah pola pikir masyarakat yang selama ini menganggap memberi uang di jalan sebagai bentuk kepedulian.
Andi Bukti menjelaskan bahwa kebiasaan memberi secara langsung hanya akan memperpanjang siklus ketergantungan dan bahkan dapat memicu peningkatan jumlah praktik eksploitasi di ruang publik.
“Akan kami sosialisasikan secara masif, termasuk kemungkinan adanya sanksi bagi masyarakat yang tetap memberi di jalan,” tutup Andi Bukti, menunjukkan komitmen pemerintah kota untuk menangani masalah ini secara serius dan komprehensif.