JAKARTA — Pemerintah Kota Makassar menunjukkan keseriusannya dalam mereformasi birokrasi berbasis sistem merit. Wali Kota Munafri Arifuddin bersama jajarannya melakukan kunjungan strategis ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta, Kamis (31/7/2025)
Tujuannya guna mengonsultasikan langkah-langkah penerapan sistem merit dan manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkot Makassar.
Didampingi Sekda Kota Makassar A. Zulkifly Nanda, Kepala BKPSDMD Kamelia Thamrin Thantu, dan sejumlah tim ahli, Munafri menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang bersih, objektif, dan berbasis kinerja adalah prioritas utama dalam masa kepemimpinannya.
“Kami ingin membangun birokrasi yang transparan dan profesional. Promosi jabatan harus berdasarkan kapabilitas, bukan faktor non-profesional seperti kedekatan atau senioritas,” tegas Munafri usai pertemuan dengan Kepala BKN, Prof. Zudan Arif Fakrulloh.
Dalam diskusi tersebut, Pemkot Makassar mendapatkan banyak masukan teknis dan strategis dari BKN, termasuk dalam merancang sistem manajemen kepegawaian berbasis digital, pemetaan talenta, dan mekanisme objektif dalam rotasi atau promosi jabatan.
Munafri menekankan bahwa sistem merit yang akan diadopsi berlandaskan tiga prinsip utama, yaitu kompetensi, integritas, dan potensi individu. Hal ini penting untuk menghadirkan pelayanan publik yang responsif, efektif, dan berorientasi pada hasil.
Komitmen Pemkot Makassar mendapatkan dukungan penuh dari BKN. Kota Makassar bahkan disebut berpotensi menjadi pilot project nasional dalam penerapan sistem merit secara komprehensif.
Hal ini disampaikan Kepala BKPSDMD Kota Makassar, Kamelia Thamrin Thantu, yang menilai pertemuan ini sebagai momen penting dalam sejarah reformasi birokrasi di Makassar.
“Makassar ditargetkan menjadi contoh nasional dalam manajemen ASN berbasis merit. Ini bukan hanya tentang promosi jabatan, tapi tentang pemetaan potensi SDM secara sistematis,” ujar Kamelia.
Menurutnya, sistem merit adalah tools strategis untuk mengukur dan menempatkan SDM ASN pada posisi yang sesuai dengan kompetensi dan kinerja.
Sementara itu, Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrulloh memberikan apresiasi atas inisiatif Pemkot Makassar. Ia menekankan pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan sistem merit serta pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pusat.
“Sistem merit bukan sekadar prosedur administratif, tapi budaya kerja baru dalam birokrasi. Kami siap mendampingi Makassar sebagai kota percontohan nasional,” ujar Zudan.