RASTRANEWS.ID, MAKASSAR — Progres pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di Kota Makassar menunjukkan perkembangan signifikan.
Dalam kurun waktu sekitar dua hingga tiga minggu setelah dilakukan penguatan teknis pendataan, posisi Makassar naik dari peringkat 38 menjadi peringkat 20 dari 43 kabupaten/kota yang mengikuti program piloting nasional.
Bahkan, Kota Makassar kini masuk dalam daftar 10 daerah paling aktif dalam pelaksanaan pendataan Perlinsos Digital dan berada di urutan ketujuh.
Menindaklanjuti progres tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, kembali mengingatkan seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar untuk serius mengawal keberadaan Agen Perlinsos atau Agen Perisai.
Para agen tersebut bertugas membantu masyarakat melakukan pendaftaran dan memperbarui data melalui Portal Perlinsos Digital.
Munafri yang akrab disapa Appi menegaskan, validitas data menjadi salah satu hal penting dalam pelaksanaan program tersebut.
Terlebih, Makassar resmi menjadi salah satu dari 43 kabupaten/kota di Indonesia yang ditetapkan sebagai wilayah uji coba atau piloting nasional Perlinsos Digital.
Menurutnya, keberadaan Agen Perisai harus dioptimalkan hingga tingkat kelurahan, RT dan RW agar masyarakat lebih mudah melakukan pendaftaran maupun pemutakhiran data.
“Ini menjadi contoh di Indonesia. Makassar salah satu yang menjalankan program ini dan Makassar dipilih untuk mengerjakannya,” ujar Appi, Selasa (1/9/2026).
“Maka dari itu, bapak ibu sekalian, camat, lurah, RT/RW harus kontrol aktivitasnya supaya benar-benar berjalan,” sambungnya.
Appi meminta camat dan lurah memastikan agen yang telah dibentuk benar-benar aktif membantu masyarakat dan tidak sekadar tercatat secara administratif.
Menurutnya, keterlibatan hingga tingkat RT dan RW sangat penting agar proses pemutakhiran data dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
“Kita berharap pelaksanaan piloting Perlinsos Digital di Makassar dapat berjalan optimal dan menjadi model yang menunjukkan kesiapan pemerintah berbasis data yang lebih akurat, mudah diakses dan tepat sasaran,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, mengatakan peningkatan capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras jajaran camat, lurah, hingga RT/RW yang turun langsung melakukan pendataan.
“Per tanggal 1 Agustus, kita berada di posisi 38 dari 43. Setelah kita laksanakan pertemuan teknis bagaimana pendataan ini, alhamdulillah saat ini kita sudah bisa naik ke peringkat 20,” kata Andi Bukti.
Ia menyebut hingga saat ini pendataan telah menjangkau sekitar 138 ribu kepala keluarga atau hampir 30 persen dari total sasaran.
Berdasarkan data terbaru, sebanyak 138.237 KK telah terdaftar atau mencapai 29,72 persen dari total 465.207 KK yang menjadi sasaran pendataan.
Selain naik ke peringkat 20 secara nasional, Makassar juga mendapat apresiasi karena masuk dalam daftar 10 daerah paling aktif dalam pelaksanaan pendataan Perlinsos Digital.
Makassar berada di urutan ketujuh dan menjadi satu-satunya daerah dari Sulawesi Selatan yang masuk dalam daftar tersebut.
“Dari 10 daerah paling aktif, kita berada di urutan ke-7. Sulawesi Selatan itu hanya Kota Makassar yang masuk,” ujarnya.
Dari sisi sumber daya, Dinsos Makassar mencatat terdapat 8.732 Agen Perisai. Namun, baru 3.467 agen yang aktif melakukan pendataan.
Sebagian agen yang belum aktif merupakan unsur RT/RW yang datanya baru dikirim ke tingkat pusat dan belum mendapatkan bimbingan teknis.
“Nanti setelah ini kita akan bimtek sehingga data-data masyarakat yang belum didata, insyaallah RT/RW akan menyisir semua itu,” katanya.
Berdasarkan capaian per kecamatan, Kecamatan Sangkarrang mencatat persentase pendataan tertinggi dengan capaian sekitar 50 persen.
Sejumlah kecamatan lain juga menunjukkan progres cukup tinggi, di antaranya Ujung Tanah mencapai 40,12 persen, Mariso 37,40 persen, Bontoala 31,20 persen, Kecamatan Makassar sekitar 31 persen, serta Tamalate sekitar 31 persen.
Sementara itu, Tamalanrea mencapai 29,57 persen, Mamajang sekitar 29 persen, Panakkukang 27,94 persen, Biringkanaya 27 persen, Ujung Pandang 25,78 persen, Rappocini 23,19 persen, Manggala 22 persen, dan Wajo 21,75 persen.
Meski capaian pendataan terus meningkat, Dinsos Makassar masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan.
Salah satunya adalah koordinasi antara RT/RW dengan petugas pendataan atau IPSSM yang belum berjalan optimal di sejumlah wilayah.
Selain itu, masih terdapat masyarakat dari kelompok ekonomi menengah ke atas yang enggan mengikuti proses pendataan karena menganggap Perlinsos hanya berkaitan dengan penerimaan bantuan sosial.
Karena itu, Dinsos Makassar terus melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa pendataan Perlinsos Digital bertujuan membangun basis data perlindungan sosial yang lebih akurat, mutakhir dan tepat sasaran. (*)
