RastraNews.id, Palu – Pernyataan sejumlah anggota DPRD Sulawesi Tengah yang menyebut Program Berani Cerdas sebagai pemborosan anggaran menuai kritik tajam dari kalangan mahasiswa penerima manfaat.
Mey Mulyana (20), mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tadulako, menilai pernyataan tersebut tidak sensitif terhadap kondisi sosial masyarakat. Ia menegaskan program beasiswa itu justru menjadi penopang utama bagi warga di tengah tekanan ekonomi.
“Alokasi anggaran negara, selama ditujukan untuk kesejahteraan rakyat, tidak bisa disebut pemborosan. Itu hak masyarakat yang harus dipenuhi,” kata Mey, Selasa (28/4/2026).
Menurut Mey, sikap sebagian legislator yang mengkritik program tersebut justru berseberangan dengan kepentingan masyarakat yang mereka wakili. Ia menilai, DPRD seharusnya menjadi motor penguatan kebijakan pro-rakyat, bukan sebaliknya.
Program Berani Cerdas yang diinisiasi Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, dinilai Mey bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi jaring pengaman pendidikan bagi kelompok rentan.
Ia bahkan mengaku program tersebut sangat berarti dalam hidupnya. Saat proses pendaftaran hingga pencairan beasiswa, Mey harus menghadapi kehilangan kedua orang tuanya dalam waktu berdekatan.
“Kalau program ini dihentikan atau dihambat, itu sama saja menutup akses pendidikan bagi banyak anak daerah,” ujarnya.
Mey juga mendesak agar pemerintah memastikan keberlanjutan program tersebut guna menjamin pemerataan pendidikan tinggi di Sulawesi Tengah.
DPRD Soroti Kesiapan Program, Usul Evaluasi
Di sisi lain, DPRD Sulawesi Tengah melalui Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap program Berani Cerdas dan Berani Sehat.
Anggota Pansus LKPJ APBD 2025, H Suryanto, menilai implementasi program masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada sektor kesehatan.
Ia menyoroti belum optimalnya kerja sama antara pemerintah daerah dengan rumah sakit rujukan, yang berdampak pada layanan bagi masyarakat.
Selain itu, kebijakan berobat hanya dengan KTP disebut berpotensi memicu masyarakat menghentikan pembayaran iuran BPJS mandiri.
“Jika anggaran daerah tidak mencukupi di masa depan, masyarakat bisa terbebani tunggakan BPJS,” ujar Suryanto.
Fraksi PDIP juga menilai organisasi perangkat daerah (OPD) belum sepenuhnya siap menjalankan program secara optimal, sehingga terjadi ketidaksinkronan antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan.
DPRD pun mengusulkan agar pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh sebelum melanjutkan program secara penuh.
Kekhawatiran “Bom Waktu” dan Usulan Penghentian Sementara
Kritik serupa disampaikan anggota DPRD dari Partai Perindo, Marselinus. Ia menilai Program Berani Sehat berpotensi menjadi “bom waktu” jika tidak dikelola dengan matang.
Menurutnya, persepsi bahwa layanan kesehatan gratis cukup dengan KTP dapat menimbulkan rasa aman semu di masyarakat.
“Pemerintah hanya menanggung biaya saat pasien dirawat, bukan tunggakan BPJS mereka. Ini bisa jadi masalah besar di kemudian hari,” katanya.
Marselinus juga mempertanyakan ketepatan sasaran Program Berani Cerdas dan mendorong evaluasi total terhadap mekanisme penyaluran beasiswa.
Ia merekomendasikan agar program dihentikan sementara atau dilakukan evaluasi berjalan untuk mencegah potensi kerugian di masa depan.
