RastraNews.id, Makassar – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur resmi menerima hasil pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang. Infrastruktur senilai Rp5,4 miliar itu diharapkan menjadi solusi peningkatan produktivitas pertanian dan penguatan ketahanan pangan di daerah.
Penyerahan hasil pekerjaan dilakukan langsung oleh Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Heriantono Waluyadi, kepada Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam di Ruang Rapat Bili-Bili, Kantor BBWS Pompengan Jeneberang, Makassar, Kamis (9/7/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Rehabilitasi, Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi guna mendukung program swasembada pangan nasional.
Turut mendampingi Bupati Luwu Timur, Kepala Dinas PUPR Yusran dan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Subhang.
Tiga Titik Irigasi Dibangun di Angkona
Bupati Irwan Bachri Syam menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum melalui BBWS Pompengan Jeneberang atas dukungan pembangunan infrastruktur irigasi melalui Program SIPURI (Sistem Informasi Program Usulan Irigasi).
Menurut Irwan, program tersebut memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengusulkan pembangunan infrastruktur sumber daya air secara terintegrasi, mulai dari tahap pengajuan hingga pelaksanaan di lapangan.
“Melalui Program SIPURI, pemerintah daerah dapat mengusulkan pembangunan sumur bor atau Jaringan Irigasi Air Tanah yang sangat dibutuhkan untuk mendukung sektor pertanian,” kata Irwan.
Ia menjelaskan, pada tahun 2025 Kabupaten Luwu Timur memperoleh tiga titik pembangunan JIAT dengan total anggaran fisik sebesar Rp5,4 miliar.
Tiga titik tersebut berada di Desa Lamaeto sebanyak dua titik dan Desa Balirejo satu titik, yang seluruhnya berada di Kecamatan Angkona.
Menurut Irwan, keberadaan jaringan irigasi berbasis sumur bor menjadi kebutuhan strategis bagi petani, terutama untuk menjaga ketersediaan air saat musim kemarau dan pada kawasan pertanian yang minim sumber air permukaan.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, kami mengucapkan terima kasih karena pembangunan sumur bor ini sangat penting untuk menjamin ketersediaan air bagi petani dan meningkatkan produktivitas pertanian,” ujarnya.
Usulkan Enam Titik Baru Senilai Rp10 Miliar
Tak berhenti pada proyek yang telah selesai dibangun, Pemkab Luwu Timur kembali mengajukan usulan pembangunan enam titik Jaringan Irigasi Air Tanah untuk tahun anggaran 2026.
Irwan mengungkapkan, usulan tersebut tersebar di tiga kecamatan strategis dengan total nilai mencapai Rp10 miliar.
Rinciannya, masing-masing dua titik di Kecamatan Wotu, dua titik di Kecamatan Wasuponda, dan dua titik di Kecamatan Towuti.
“Usulan ini sudah melalui proses verifikasi oleh pihak balai dan pemerintah pusat. Kami berharap dapat segera ditindaklanjuti sehingga pembangunan fisiknya bisa direalisasikan pada tahun depan,” katanya.
BBWS: Infrastruktur Selesai, Pemeliharaan Jadi Kunci
Sementara itu, Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Heriantono Waluyadi, mengatakan pembangunan JIAT tahun 2025 dapat direalisasikan setelah usulan pemerintah daerah melalui aplikasi SIPURI mendapat persetujuan pemerintah pusat.
Menurutnya, seluruh pekerjaan berhasil diselesaikan pada tahun yang sama dan kini memasuki tahap pemanfaatan oleh masyarakat.
Meski demikian, Heriantono mengingatkan pentingnya pemeliharaan infrastruktur agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
Ia menjelaskan bahwa sistem irigasi sumur dalam yang dibangun menggunakan sumber energi yang berbeda-beda sesuai kondisi wilayah, mulai dari tenaga surya, jaringan listrik, hingga kombinasi keduanya.
“Setiap titik memiliki karakteristik berbeda. Ada yang menggunakan tenaga surya, ada yang menggunakan listrik, dan ada pula yang memanfaatkan keduanya. Semua telah disesuaikan dengan kondisi lapangan dan ditetapkan oleh kementerian,” jelasnya.
Dengan tambahan jaringan irigasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur optimistis produktivitas sektor pertanian akan terus meningkat dan mampu mendukung target swasembada pangan yang menjadi prioritas pemerintah pusat.
