Rastranews.id, Makassar – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terus mempercepat transformasi digital dalam pelayanan publik. Salah satu langkah konkret dilakukan melalui kunjungan benchmarking ke Pemerintah Kota Makassar guna mematangkan rencana peluncuran layanan aduan dan darurat 112.
Kunjungan yang berlangsung Rabu (8/4/2026) itu dipimpin Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo-SP) Luwu Timur, Andi Tabacina Akhmad, bersama tim. Rombongan diterima Kepala Dinas Kominfo Kota Makassar, Muhammad Roem, di Makassar Government Center.
Dalam pertemuan tersebut, tim Luwu Timur mendapatkan pemaparan terkait implementasi layanan darurat 112 di Kota Makassar, termasuk integrasi dengan aplikasi Lontara+ yang menggabungkan berbagai layanan publik, informasi kota, hingga pengaduan masyarakat dalam satu platform digital.
Selain itu, rombongan juga meninjau langsung War Room dan Operation Room layanan 112 di Balai Kota Makassar. Fasilitas tersebut menjadi pusat kendali pengaduan masyarakat yang memungkinkan laporan diterima, diverifikasi, dan didistribusikan ke instansi terkait secara cepat dan terintegrasi.
Kepala Dinas Kominfo-SP Luwu Timur, Andi Tabacina Akhmad, menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kesiapan daerah dalam menghadirkan layanan publik berbasis digital yang responsif.
“Kami berharap ilmu yang diperoleh dapat segera diimplementasikan di Luwu Timur. Prinsipnya, amati, tiru, dan modifikasi agar bisa menghadirkan layanan yang lebih optimal,” ujarnya.
Sementara itu, Muhammad Roem menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk berbagi pengalaman dengan daerah lain.
“Layanan ini menjadi kanal komunikasi penting antara pemerintah dan masyarakat. Kami berharap Luwu Timur dapat segera mengimplementasikannya secara optimal,” katanya.
Melalui benchmarking ini, Pemkab Luwu Timur menargetkan implementasi layanan aduan terintegrasi dan darurat 112 dapat segera direalisasikan. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan berbasis teknologi.
