Rastranews.id, Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan perkembangan hilirisasi dan polemik industri Morowali, termasuk isu pembangunan bandara di kawasan IMIP.
Ia menegaskan bahwa hilirisasi bukan kebijakan instan, melainkan gagasan yang telah dirintis sejak 2001.
Keputusan menghentikan ekspor bijih nikel dilakukan setelah mempertimbangkan nilai tambah jangka panjang, meski awalnya menuai kekhawatiran Presiden dan sejumlah menteri.
Luhut mengungkapkan bahwa setelah mengevaluasi kesiapan negara mitra, hanya Tiongkok yang mampu memenuhi kebutuhan teknologi dan investasi. Dengan persetujuan Presiden Jokowi, ia meminta dukungan langsung kepada PM Li Qiang.
“Hilirisasi kemudian berjalan dan menghasilkan ekspor hingga US$ 34 miliar tahun lalu, diproyeksikan naik menjadi US$ 36–38 miliar,” kata Luhut dikutip, Selasa (2/12/2025).
Ia menegaskan bahwa setiap kerja sama investasi harus memenuhi empat prinsip. Penggunaan teknologi terbaik, prioritas tenaga kerja lokal, pembangunan industri terintegrasi dari hulu ke hilir, serta transfer teknologi.
Hingga kini nilai investasi hilirisasi mencapai US$ 71 miliar, termasuk lebih dari US$ 20 miliar di Morowali, yang menyerap lebih dari 100 ribu tenaga kerja.
Terkait bandara di kawasan industri, Luhut memastikan izinnya hanya untuk penerbangan domestik sebagai fasilitas bagi investor dan tidak pernah direncanakan sebagai bandara internasional.
Ia juga menyebut koordinasi ketat dengan pemerintah Tiongkok untuk memastikan standar lingkungan dipatuhi, dan menegaskan ia tidak memiliki konflik kepentingan dalam kebijakan ini.
“kami membuka ruang bagi siapa pun yang ingin mempertanyakan keputusan tersebut, dengan membawa data yang valid,” ucapnya.(JY)
