RastraNews.id, Makassar — Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar mulai mematangkan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 dengan menghadirkan sistem digital terbaru berbasis Lontara+.
Sistem ini disiapkan untuk memperkuat transparansi sekaligus meminimalisir berbagai persoalan yang muncul pada pelaksanaan tahun sebelumnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, mengatakan pihaknya kini fokus pada kesiapan tim, operator sekolah, hingga penguatan sistem server agar proses penerimaan murid baru berjalan lebih tertib dan terbuka.
“Terkait kesiapan tim, kami menyiapkan tim terbaik. Karena ini kerja sama dengan Lontara Plus. Sistem ini memang kami perbaiki dari kekurangan tahun lalu, sehingga masyarakat bisa melihat proses penerimaan siswa baru secara lebih transparan,” ujar Achi Soleman di Kantor Disdik Makassar, Jalan AP Pettarani, Sabtu (16/5/2026).
Menurutnya, seluruh operator sekolah mulai dari tingkat PAUD, SD hingga SMP akan menjalani bimbingan teknis (bimtek) untuk memahami mekanisme baru dalam sistem digital tersebut.
Pada pelaksanaan SPMB tahun ini, Disdik Makassar menargetkan penerimaan sekitar 33.500 siswa di sekolah negeri.
Rinciannya, sebanyak 500 siswa untuk lima PAUD negeri, sekitar 18 ribu siswa untuk 314 SD negeri, dan kurang lebih 15 ribu siswa untuk 55 SMP negeri di Kota Makassar.
Achi menjelaskan, mekanisme penerimaan tahun ini tetap dibedakan berdasarkan jenjang pendidikan.
Untuk PAUD, penerimaan dilakukan melalui dua jalur yakni afirmasi sebesar 60 persen dan domisili 40 persen. Kebijakan ini diambil karena jumlah PAUD negeri di Makassar masih terbatas.
Sementara untuk SD, tersedia tiga jalur penerimaan yaitu domisili, afirmasi, dan mutasi. Sedangkan SMP membuka empat jalur, yakni prestasi akademik dan non-akademik, domisili, afirmasi, serta mutasi.
“Khusus SMP memang lebih lengkap karena ada jalur prestasi akademik maupun non-akademik,” jelasnya.
Disdik Makassar juga menargetkan pelaksanaan SPMB dilakukan secara penuh berbasis online, kecuali untuk wilayah kepulauan yang masih memiliki kendala jaringan internet.
Menurut Achi, daerah seperti Kepulauan Sangkarrang, termasuk Langkai, masih memungkinkan diberi pengecualian layanan offline apabila akses jaringan tidak mendukung.
“Untuk wilayah pulau, kalau memang jaringan tidak memungkinkan, maka tetap bisa dilakukan secara offline. Kami juga sedang berkoordinasi dengan provider agar sistem tetap lancar,” katanya.
Meski berbasis digital, Disdik memastikan setiap sekolah tetap menyiapkan panitia layanan penerimaan murid baru untuk membantu masyarakat yang kesulitan mengakses sistem.
“Kalau ada masyarakat yang kesulitan mengakses akun atau belum memahami sistem, sekolah tetap akan membantu. Jadi layanan tetap ada di sekolah,” tambahnya.
Selain itu, Disdik Makassar juga menyiapkan berbagai kanal pengaduan bagi masyarakat selama proses SPMB berlangsung.
Tim Ahli Pemkot Makassar Bidang Percepatan Digitalisasi, A Gita Namira Patigana, menyebut pihaknya telah menyediakan grup Telegram khusus sebagai wadah pengaduan dan penyampaian informasi secara cepat kepada masyarakat.
“Lewat grup Telegram itu masyarakat bisa langsung menyampaikan kendala yang dihadapi saat pendaftaran. Kami juga akan melakukan update berkala terkait perbaikan sistem,” ujarnya.
Tak hanya itu, posko pengaduan juga akan dibuka di kantor Disdik Makassar maupun di sekolah-sekolah pelaksana SPMB.
Untuk mengantisipasi gangguan teknis seperti server down akibat lonjakan pengguna, Pemkot Makassar melakukan pembaruan sistem server dengan memisahkan server berdasarkan jenjang pendidikan.
“Tahun lalu server dijadikan satu sehingga akses membludak. Tahun ini server dipisah tiga, masing-masing untuk PAUD, SD, dan SMP,” jelas Gita.
Pihaknya juga telah melakukan penetration test atau pen-test untuk mengukur kemampuan server menghadapi lonjakan akses pengguna saat hari pelaksanaan.
“Kami melakukan pen-test hingga tiga kali dari kemungkinan jumlah user yang akan masuk,” katanya.
Selain fokus pada stabilitas sistem, Lontara Plus juga diklaim mampu meminimalisir potensi kecurangan dan praktik percaloan dalam proses penerimaan siswa baru.
Melalui dashboard digital, Disdik dapat memantau jumlah pendaftar, progres verifikasi, hingga kinerja operator sekolah secara real time.
“Kalau ada keterlambatan verifikasi atau kendala tertentu, itu bisa langsung terpantau dan dievaluasi. Tahun lalu data seperti ini belum ada,” tutup Gita. (*)
