Rastranews.id, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menghadapi tantangan serius dalam penyerapan anggaran belanja daerah, khususnya pada sektor infrastruktur.
Hingga September, realisasi belanja untuk proyek-proyek strategis seperti jalan, jembatan, dan irigasi masih terkatung-katung di bawah 16 persen, jauh di belakang sektor pendidikan dan kesehatan yang telah melampaui 50 persen.
Realisasi belanja daerah Pemprov Sulsel hingga pertengahan tahun 2025 masih menunjukkan ketimpangan yang signifikan antara sektor infrastruktur dan sektor lainnya.
Data terbaru menunjukkan, dari total pagu anggaran belanja daerah sebesar Rp9,6 triliun, realisasi hingga September baru mencapai Rp5 triliun atau sekitar 52 persen.
Sektor infrastruktur menjadi yang paling tertinggal. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, misalnya, baru menyerap Rp40 miliar dari total anggaran Rp592 miliar atau hanya 6,84 persen.
Posisinya tidak jauh berbeda dengan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang yang realisasinya Rp52 miliar dari Rp341 miliar atau 15,24 persen.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan sektor lain. Dinas Pendidikan telah merealisasikan Rp2,06 triliun (60,7 persen) dari Rp3,4 triliun, Badan Keuangan dan Aset Daerah Rp1,3 triliun (57,03 persen) dari Rp2,4 triliun, dan Dinas Kesehatan Rp310 miliar (52,16 persen) dari Rp596 miliar.
Ketertinggalan ini perlu menjadi perhatian utama, mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan untuk infrastruktur merupakan kebijakan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman pada Parsial I APBD 2025.
Harapan percepatan kini bertumpu pada proyek strategis pembangunan lima paket jalan senilai Rp2,4 triliun yang menggunakan skema long segment dan pendanaan multiyears.
Kelima paket ini telah melewati tahap lelang Manajemen Konstruksi dan kini memasuki tahap lelang konstruksi.
Menurut Kepala Bidang Preservasi Jalan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, Irawan Dermayasamin, proses pra-kualifikasi sedang berlangsung di Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas).
“Proses tender diperkirakan berlangsung sekitar satu bulan dan pemenangnya ditarget rampung pada akhir Oktober,” ujarnya.
Dengan skema long segment dan metode design and build, pengerjaan proyek diharapkan bisa lebih cepat. “Pelaksana dan konsultan akan turun bersama di lapangan untuk mendesain sambil melaksanakan pekerjaan. Jadi tidak ada yang terlewat dari kondisi eksisting,” jelas Irawan.
Ia berharap, jika kontrak dapat diteken pada Oktober, Pemprov dapat memaksimalkan serapan anggaran di sisa tahun 2025 sebelum dilanjutkan pengerjaannya pada tahun-tahun berikutnya.
Selain lima paket utama, terdapat juga Paket Enam yang akan dikerjakan dengan skema kontrak single year karena lokasinya tersebar dan tidak terhubung langsung, mencakup ruas di Luwu Raya, Toraja Raya, Maros, hingga Bantaeng. (HL)