Rastranews.id, Makassar— Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) RI terus memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah guna memastikan program-program prioritas Presiden berjalan optimal dan tepat sasaran, khususnya di desa, daerah tertinggal, dan daerah tertentu.
Sebagai bentuk penguatan sinergi tersebut, Kemenko PM menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama kementerian terkait serta pemerintah daerah, di Hotel Four Points by Sheraton, Jalan Andi Djemma, Makassar, Jumat (19/12/2025).
Rakor ini dihadiri sejumlah kementerian yang berada di bawah koordinasi Kemenko PM, di antaranya Kementerian Koperasi dan Kementerian Sosial, serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, khususnya dari wilayah daerah tertinggal dan daerah tertentu.
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM RI, Prof Abdul Haris, mengatakan rakor tersebut bertujuan memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko PM berjalan sesuai harapan pemerintah.
“Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan tugas dan fungsi kami berjalan sesuai dengan yang diharapkan,” ujarnya.
Menurut Prof Abdul Haris, rakor ini menjadi langkah strategis untuk memastikan berbagai program prioritas Presiden dapat diimplementasikan dengan baik dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Adapun program prioritas Presiden yang menjadi fokus pembahasan meliputi Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), Jaminan Kesehatan Gratis, hingga Program 3 Juta Rumah.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh program prioritas Presiden ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Selain membahas progres pelaksanaan program, rakor ini juga menjadi ruang dialog antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyerap berbagai permasalahan yang dihadapi di lapangan.
“Kesempatan ini kami manfaatkan untuk menyerap langsung permasalahan yang ada di lapangan. Nantinya, semua masukan ini akan kami koordinasikan ke tingkat pusat agar dapat dicarikan solusi bersama,” jelas Abdul Haris.
Ia berharap, melalui kolaborasi dan sinergi yang kuat antara kementerian dan pemerintah daerah, program-program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan daerah tertinggal.
Sementara itu, terkait program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Sekretaris Jenderal Kementerian Koperasi, Ahmad Zabadi, menyampaikan bahwa pemerintah terus mempercepat proses operasionalisasi KDMP sebagai pilar penguatan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar masyarakat desa.
Hingga saat ini, pembangunan fisik dan kelengkapan operasional KDMP menunjukkan progres signifikan.
“Per 11 Desember 2025, total fisik pembangunan telah mencapai 23.065 unit, dengan 42.132 titik sebaran pendataan lahan yang mencakup total luas 9.423 hektare,” ungkap Ahmad Zabadi.
Ia menargetkan pembangunan fisik gerai pergudangan beserta kelengkapan operasionalnya dapat rampung pada Maret hingga April tahun depan, sehingga koperasi dapat segera beroperasi secara optimal di berbagai wilayah.
Ke depan, Kementerian Koperasi menargetkan kehadiran 82.986 gerai, yang mencakup gerai sembako, pergudangan, klinik desa, hingga apotek.
Keberadaan gerai tersebut diharapkan mampu mempermudah akses masyarakat terhadap layanan dasar dengan harga yang lebih terjangkau.
“Ini artinya pemenuhan layanan dasar masyarakat Insya Allah akan semakin mudah dijangkau, dengan harga yang lebih baik dan merata,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ahmad Zabadi menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih juga dirancang sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi desa dan kelurahan. Dengan lebih dari 80 ribu gerai yang akan beroperasi, aktivitas ekonomi lokal diyakini akan tumbuh secara signifikan.
“Kami berharap industri UMKM desa berkembang. Akan muncul pabrik kecap, pabrik saus, dan industri pengolahan lainnya untuk mengisi gerai-gerai Koperasi Desa Merah Putih,” katanya.
Seluruh sistem operasional koperasi akan dikelola secara modern dan terintegrasi digital, mulai dari pencatatan stok, sistem inventori, hingga logistik.
Seluruh gerai akan terhubung dalam satu ekosistem digital guna meningkatkan efisiensi dan transparansi.
Dengan pendekatan terintegrasi tersebut, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan tidak hanya menjadi pusat distribusi kebutuhan masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi kuat bagi kemandirian ekonomi desa di masa depan. (MU)
