MAKASSAR, SULSEL – Belakangan ini DPRD dan Pemprov Sulsel menunjukkan hubungan yang tampak tidak cukup harmonis. Para legislator ramai-ramai mengkritik kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi.
Kritik itu berawal dari sikap Andi Sudirman Sulaiman yang kerap mengabaikan undangan DPRD untuk mengikuti rapat paripurna. Ia bahkan sempat dua kali absen sebelum akhirnya bisa hadir pada Senin (7/7/2025).
Rapat diketahui membahas tentang dua hal penting yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Selatan Tahun 2025–2029.
Sikap sang gubernur yang dianggap sering abai ini paling banyak mendapatkan sorotan dari koleganya di Gedung DPRD. Adik kandung Menteri Pertanian RI itu bahkan disebut pemimpin yang malas bergerak, padahal punya gerakan “Anti Mager”.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Demokrat Sulsel, Heriwawan yang menganggap gubernur telah mengabaikan mandat rakyat karena sikapnya yang abai terhadap undangan DPRD.
“Rajin berpartisipasi dalam kegiatan publik seperti kampanye Gerakan Anti Mager. Tapi justru mager saat diundang DPRD,” sindirnya.
“Perlu diketahui bahwa undangan DPRD adalah mandat rakyat. Mengabaikannya berarti mengabaikan suara publik. Masyarakat menyaksikan semua ini, dan kepercayaan publik adalah modal utama pemerintahan,” tegas Heriwawan.
Tidak hanya gubernur, Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi juga tak luput dari kritik dewan. Hal itu terjadi saat dirinya hadir memberikan jawaban dalam rapat paripurna yang membahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulsel 2025-2029, pada Selasa (8/7/2025).
Sekretaris Fraksi PKS, Yeni Rahman, menyatakan sang wakil tidak bisa menjawab dengan benar atas pertanyaan yang diajukan pihaknya terkait dengan defisit anggaran Rp1,49 triliun dan Dana Bagi Hasil.
Bahkan, kata dia, jawaban yang diberikan mantan Wakil Walikota Makassar itu tidak nyambung.
“Jawaban yang diberikan kepada kami tidak pernah disampaikan secara rinci. Kami membaca berkali-kali dokumen jawaban itu, tapi tidak menemukan penjabaran yang rigid soal bagaimana Pemprov mengalami defisit. Ini menyangkut APBD,” katanya.
“Jadi sangat kami sayangkan karena kami bertanya dengan serius dan data, tapi jawabannya tidak konkret. Lain yang kami tanya, lain yang dijawab,” tegas Yeni menambahkan.
Fatmawati saat menyampaikan jawaban gubernur terhadap pemandangan umum sembilan fraksi dalam rapat di gedung DPRD itu, mengakui bahwa Pemprov Sulsel menghadapi tantangan signifikan dalam hal pengelolaan keuangan, salah satunya terkait utang belanja dan transfer daerah yang nilainya cukup besar.
“Total utang daerah yang masih harus diselesaikan adalah Rp1,36 triliun. Kami komitmen menyelesaikannya secara bertahap hingga tahun 2027 agar tidak menjadi beban pembangunan,” ucapnya.