RastraNews.id, Makassar – Komisi D DPRD Makassar menyerahkan rekomendasi penonaktifan sementara dua pejabat Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar kepada Wali Kota Makassar terkait dugaan pungutan liar (pungli) dalam penempatan jabatan kepala sekolah.
Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, mengatakan rekomendasi tersebut meminta Wali Kota Makassar segera menonaktifkan sementara dua pejabat yang diduga terkait dengan kasus tersebut.
Dua pejabat yang dimaksud ialah Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan Kota Makassar, Muh Yunus Sanusib, serta Kepala Seksi GTK, Syarif.
Selain itu, Komisi D juga meminta agar nama-nama oknum dari pihak eksternal yang turut disebut dalam dugaan kasus tersebut diperiksa secara intensif oleh Inspektorat maupun aparat penegak hukum (APH) guna mendalami dugaan pungli.
Ari menegaskan, apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya praktik pungli, maka pihak yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum. Sebaliknya, jika dugaan tersebut tidak terbukti, nama baik mereka harus dipulihkan.
”Termasuk jabatan dan sebagainya,” tegas Ari usai menemui Wali Kota Makassar bersama sekretaris komisi dan sejumlah anggota Komisi D di Rumah Jabatan Wali Kota, Selasa (30/6) pagi.
Menurut Ari, Komisi D hanya berperan mengawal dan membangun alur komunikasi dalam penanganan persoalan tersebut. Adapun penjatuhan sanksi maupun proses hukum sepenuhnya menjadi kewenangan Wali Kota Makassar dan aparat penegak hukum.
Ia juga mengungkapkan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menunjukkan sikap tegas terhadap dugaan pungli tersebut. Menurutnya, seluruh pihak yang namanya disebut akan diperiksa tanpa pengecualian.
”Termasuk oknum Perumda yang disebut namanya. Tak ada satu pun yang Pak Wali akan lindungi karena kita semua ini berkomitmen untuk menegakkan aturan seadil-adilnya. Baik itu internal Disdik, maupun dari eksternal. Semua yang tercatut namanya akan dilakukan pemeriksaan agar adil,” kata Ari.
Ari menegaskan komitmen tersebut merupakan jaminan langsung dari Wali Kota Makassar.
”Pak Wali Kota jamin itu,” ungkap legislator dari Fraksi Nasdem itu. (*)
