RastraNews.id, Makassar – Anggota Komisi B DPRD Makassar, Basdir, menilai kinerja sejumlah Perusahaan Umum Daerah (Perumda) di Kota Makassar menunjukkan peningkatan.
Namun demikian, ia menegaskan peningkatan pendapatan harus sejalan dengan kesejahteraan pegawai dan peningkatan layanan publik.
Basdir mengapresiasi kinerja Perumda Pasar Makassar yang tidak lagi mengalami kerugian.
Selain itu, pembenahan dari sisi tampilan kantor dinilai menunjukkan keseriusan manajemen dalam melakukan perbaikan.
“Harus jujur kita akui, ada peningkatan kinerja, khususnya Perumda Pasar. Pendapatannya sudah tidak merugi dan kantor juga sudah tertata lebih baik,” kata Basdir, kepada media di Kantor Sementara DPRD Makassar, Jalan Hertasning, Selasa (13/1/2026).
Meski demikian, ia mengingatkan agar peningkatan pendapatan tidak hanya difokuskan pada penyetoran dividen ke pemerintah daerah.
Menurutnya, kesejahteraan pegawai Perumda masih jauh dari standar UMK maupun UMR yang justru ditetapkan oleh pemerintah dan DPRD sendiri.
Basdir mencontohkan, gaji awal pegawai Perumda yang pernah ia alami saat menjabat Direktur Utama PD Pasar hanya berkisar Rp660 ribu hingga Rp1,1 juta.
Kondisi tersebut dinilai tidak sebanding dengan beban kerja pegawai yang menjadi ujung tombak peningkatan pendapatan perusahaan daerah.
“Kalau pendapatan naik, jangan hanya kejar dividen. Perhatikan juga kesejahteraan pegawai. Perusahaan daerah itu bukan cuma soal profit, tapi juga soal kemanusiaan dan kesejahteraan,” tegasnya.
Sementara itu, untuk Perumda Parkir Makassar, Basdir mengapresiasi semangat dan berbagai gebrakan yang telah dilakukan meski diakui masih menghadapi banyak hambatan di lapangan.
Ia menyebut pengelolaan parkir bukan perkara mudah karena adanya keterlibatan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Target mungkin belum tercapai, tapi semangat dan upaya teman-teman di Perumda Parkir patut diapresiasi. Mengurus parkir itu butuh kesabaran dan nyali,” ujarnya.
Adapun terkait Perumda Air Minum Makassar (PDAM), Basdir menyoroti persoalan klasik krisis air bersih yang hingga kini belum terselesaikan, terutama di wilayah Makassar bagian Utara dan Timur.
Menurutnya, kedua wilayah tersebut selalu menjadi korban ketika pasokan air berkurang, khususnya saat musim kemarau.
“Ini masalah bertahun-tahun. Masyarakat sampai harus antre air pakai jeriken. Ini persoalan serius yang harus segera dituntaskan,” kata legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Ia berharap evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Perumda terus dilakukan agar keberadaan perusahaan daerah benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan pegawainya. (MU)
