Untuk itu, dibutuhkan sinergi yang kuat dengan wilayah sekitar seperti Gowa, Maros, hingga pemerintah Provinsi, guna menjamin keberlanjutan layanan air bersih di kota berpenduduk 1,4 juta jiwa tersebut.
Lanjut dia, Kota Makassar tidak memiliki sumber air sendiri. Dimana Makassar, hanya bisa membangun kolaborasi antardaerah.
Maka dari itu, PDAM hadir sebagai entitas penting dalam manajemen layanan air.
“Dan karena layanan ini menyangkut aspek komersial—dengan masyarakat membayar—tentu timbal baliknya harus setara dengan pelayanan maksimal,” jelasnya.
Munafri juga menegaskan bahwa pendekatan pengelolaan layanan air tidak boleh semata-mata berorientasi pada hasil, tetapi harus dimulai dari tata kelola yang baik.
Menurutnya, pengelolaan yang terstruktur dan akuntabel akan memberikan dampak jangka panjang terhadap kepuasan masyarakat.
“Saya selalu tekankan: saya tidak melihat hanya hasil, tapi tata kelola. Karena kalau tata kelolanya baik, output-nya pasti maksimal. Inilah yang kita dorong dari kerja sama seperti MaKaPro,” katanya.
Ia juga menyinggung progres konkret yang telah dicapai, salah satunya adalah penyambungan jaringan pipa baru di kawasan timur Kota Makassar.
Saat ini, pihaknya hanya tinggal menunggu izin dari Balai Jalan untuk pengerjaan jalur distribusi menuju wilayah utara kota yang selama ini menghadapi persoalan kronis dalam hal ketersediaan air bersih.
“Sudah ada penyambungan pipa baru untuk wilayah timur, tinggal tunggu izin dari Balai Jalan agar bisa akses ke Pontiku dan memenuhi kebutuhan saudara-saudara kita di wilayah utara. Ini sudah bertahun-tahun jadi masalah,” tambahnya.