Jakarta – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menyampaikan permohonan maaf terkait polemik kedatangan Peter Berkowitz, akademisi pro-zionis Israel.
Gus Yahya mengaku khilaf dan tidak cermat dalam memeriksa rekam jejak Peter Berkowitz saat diundang menjadi pemateri dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) di Jakarta, Jumat (15/8/2025) lalu.
“Saya mohon maaf atas kekhilafan dalam mengundang Peter Berkowitz tanpa memperhatikan latar belakang zionisnya. Hal ini terjadi semata-mata karena kekurangcermatan saya dalam melakukan seleksi dan mengundang narasumber,” ujarnya dilansir dari laman NU Online, Kamis (28/8/2025) di Jakarta.
Gus Yahya menegaskan bahwa hingga sekarang sikap dirinya dan PBNU terkait masalah Palestina tidak pernah berubah. Ia menegaskan, NU sejak dulu konsisten menyuarakan hak Palestina untuk memiliki negara merdeka dan berdaulat.
“Sikap saya dan PBNU dalam masalah Palestina tidak pernah berubah dari dulu hingga sekarang,” imbuh pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Thalibin di Rembang, Jawa Tengah itu.
Gus Yahya mengecam keras tindakan brutal yang dilakukan pemerintah Israel di Gaza. Ia menyebut agresi militer Israel sebagai tindakan genocidal yang harus segera dihentikan oleh komunitas internasional.
“Saya dan PBNU mengutuk tindakan-tindakan genocidal yang brutal yang dilakukan oleh pemerintah Israel di Gaza,” tegas Gus Yahya.
Sebelumnya, nama Peter Berkowitz menjadi sorotan setelah pihak Rektorat Universitas Indonesia (UI) mengundangnya sebagai narasumber dalam acara Pengenalan Sistem Akademik Universitas (PSAU) Program Pascasarjana UI pada Sabtu (23/8/2025) lalu.
Kehadiran Berkowitz di Balairung UI menuai kritik tajam lantaran akademisi itu dikenal sebagai figur akademik yang kerap membela Israel, dan bersuara lantang menentang dukungan terhadap Palestina.
Dia pernah menulis buku berjudul Israel and the Struggle over the International Laws of War (2012). Buku ini diterbitkan oleh Hoover Institution Press. Isinya, membela Israel terhadap berbagai kritik hukum internasional – seperti Goldstone Report dan insiden flotila Gaza. (AR)