Rastranews.id, Makassar— Ketua DPC PDIP Kota Makassar, Andi Suhada Sappaile, menginstruksikan seluruh kader menolak rencana Pilkada melalui DPRD.
Instruksi itu ditujukan kepada seluruh jajaran struktural partai di Makassar.
Sikap tersebut ditegaskan sebagai komitmen partai dalam menjaga demokrasi. DPC PDIP Makassar menilai Pilkada tidak langsung merupakan kemunduran serius bagi sistem demokrasi di Indonesia.
Menurut PDIP Makassar, mekanisme pemilihan lewat DPRD berpotensi merampas hak politik rakyat. Sistem ini dinilai membuka ruang transaksi elite dan menutup partisipasi publik secara langsung.
“Ini sama saja menarik kesadaran politik rakyat kembali ke era Orde Baru. Hak memilih pemimpin bisa dikendalikan segelintir elite di DPRD,” tegas pernyataan sikap partai.
Instruksi penolakan disampaikan melalui Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, Arsony, Kamis, 8 Januari 2026. Kader diminta aktif menyosialisasikan penolakan hingga ke basis dan akar rumput.
PDIP Makassar mengakui sistem pemilihan lewat DPRD secara politik dapat menguntungkan partai. Namun, keuntungan tersebut tidak boleh mengorbankan prinsip demokrasi.
“Demokrasi adalah roh perjuangan kami. Sistem yang mencederai kedaulatan rakyat tetap harus ditolak,” tegasnya.
DPC PDIP Makassar menegaskan akan tetap berada di garis depan. Partai berkomitmen menjaga hak rakyat memilih pemimpinnya secara langsung dan demokratis. (MU)
