Jakarta – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) merilis kajian terbaru yang kali ini berfokus pada pemetaan peluang, hambatan, serta tantangan dalam memanfaatkan berbagai momentum libur nasional sebagai instrumen penggerak pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata.
Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Martini Mohamad Paham, mengatakan kajian berjudul “Dampak Libur Nasional terhadap Sektor Pariwisata” ini disusun sebagai respons terhadap pentingnya pemahaman yang lebih mendalam terkait pengaruh berbagai momentum libur nasional pada pergerakan wisatawan dan aktivitas kepariwisataan secara keseluruhan pada berbagai daerah di Indonesia. Momentum libur nasional mencakup libur Tahun Baru, libur Isra Mikraj, libur Tahun Baru Imlek, libur Lebaran, libur sekolah, dan libur Natal.
“Momentum libur nasional kerap menjadi pendorong utama pergerakan wisatawan nusantara dan mancanegara. Namun, pemanfaatan periode ini belum sepenuhnya optimal dan merata. Berbagai destinasi menghadapi tantangan yang berbeda-beda, mulai dari lonjakan kunjungan secara tiba-tiba, keterbatasan kapasitas layanan, hingga belum terintegrasinya strategi promosi dengan kalender libur nasional,” ujar Martini Paham dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (22/8/2025).
Sektor pariwisata memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, memperkuat identitas budaya, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Dengan memahami dampak libur nasional terhadap sektor ini, para pemangku kepentingan dapat merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih adaptif, berbasis waktu, serta sesuai dengan karakteristik wisatawan dan destinasi.
Data BPS pada 2024 menyebutkan jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) mencapai 1,02 miliar perjalanan atau meningkat tajam dari 839,7 juta di tahun 2023. Sepanjang periode tersebut, BPS mencatat bahwa libur sekolah, cuti bersama, dan hari raya nasional secara konsisten menjadi pendorong utama kenaikan mobilitas wisatawan nusantara pada Juni 2024 hingga pertengahan tahun.
Peningkatan mobilitas wisatawan selama momen-momen libur tersebut juga berdampak langsung pada kenaikan okupansi hotel, pendapatan restoran, penjualan tiket atraksi dan sektor transportasi wisata, serta memberikan multiplier effect pada UMKM lokal dan jasa penunjang pariwisata lainnya.
Meski demikian, tantangan seperti kemacetan, keterbatasan fasilitas umum, dan kebersihan lingkungan masih menjadi kendala utama yang perlu penanganan sistemik. Oleh karena itu, kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi penting untuk mengatasi tantangan tersebut dan meningkatkan daya saing destinasi.
“Kajian ini menjadi penting untuk memetakan peluang, hambatan, serta tantangan dalam memanfaatkan momentum libur sebagai instrumen penggerak pertumbuhan sektor pariwisata,” ujar Diah.
Asisten Deputi Manajemen Strategis Kemenpar, I Gusti Ayu Dewi Hendriyani, menjelaskan penelitian dalam kajian ini difokuskan pada analisis dampak libur sekolah terhadap sektor pariwisata seperti pemerintah daerah, wisatawan, industri perhotelan, dan destinasi wisata.
Penelitian dilakukan selama periode liburan sekolah pada 2025 di tiga provinsi tujuan wisata domestik utama yaitu Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Barat.
Hasilnya menunjukkan bahwa liburan sekolah memberikan peningkatan okupansi hotel hingga 60 persen dan lonjakan kunjungan destinasi sebesar 73,1 persen, disertai dengan peningkatan pendapatan hotel dan destinasi masing-masing hingga 40 persen dan 80,7 persen.
Dari sisi sosial, momen libur sekolah menjadi ajang rekreasi sekaligus penguatan relasi keluarga. Tercermin dari 58,9 persen wisatawan yang berwisata bersama keluarga dan 99,3 persen yang merasa puas atau sangat puas dengan pengalaman wisatanya.
“Kajian ini menyampaikan rekomendasi kebijakan yang bersifat jangka pendek hingga menengah, antara lain penguatan promosi berbasis kalender libur nasional, manajemen kapasitas destinasi, peningkatan kualitas layanan pada saat high season. Serta perlunya sinergi lintas sektor dalam perencanaan dan pengelolaan momentum libur nasional,” ujar Dewi.
Dewi berharap hasil kajian ini dapat digunakan sebagai dasar perumusan intervensi kebijakan yang efektif dan tepat guna dalam memberikan manfaat nyata bagi kemajuan pariwisata Indonesia. (AR)