RastraNews.id, Sulawesi Tenggara – Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Bangun Nawoko turun langsung memantau kondisi wilayah di Kepulauan Buton, Sulawesi Tenggara. Tiga daerah menjadi sasaran kunjungan, yakni Kota Baubau, Kabupaten Buton dan Kabupaten Wakatobi.
Kunjungan kerja tersebut berlangsung sejak 15 September 2026, setelah Pangdam menyelesaikan sejumlah agenda di Kota Kendari, Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Utara.
Didampingi Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah XIV/Hasanuddin Ny. Renny Bangun Nawoko dan sejumlah pejabat utama Kodam, Pangdam melihat langsung kondisi wilayah teritorial yang menjadi tanggung jawabnya.
Di sela kunjungan, Pangdam juga menemui kepala pemerintahan daerah untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi.
Di Kota Baubau, Pangdam bersilaturahmi dengan Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim. Sementara di Kabupaten Buton, Pangdam diterima Sekda Buton La Ode Syamsudin.
Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Kabupaten Wakatobi untuk bertemu Bupati Wakatobi H. Haliana.
Pertemuan di tiga wilayah tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda masing-masing daerah.
Pangdam Hasanuddin menilai komunikasi langsung dengan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas wilayah. Menurutnya, persoalan keamanan dan pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, sehingga koordinasi antara TNI, pemerintah daerah dan stakeholder harus terus diperkuat.
Pangdam juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah di Baubau, Buton dan Wakatobi atas sambutan serta dukungan selama kunjungan kerja.
Menurutnya, sinergi lintas sektor bukan hanya diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam konteks wilayah kepulauan, komunikasi dan koordinasi tersebut dinilai semakin penting karena karakter geografis dan kondisi masing-masing daerah memiliki tantangan tersendiri.
Pangdam berharap hubungan antara jajaran Kodam XIV/Hasanuddin dengan pemerintah daerah semakin solid sehingga berbagai persoalan di wilayah dapat direspons secara cepat melalui koordinasi yang baik.
“Sinergi dan kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah dan seluruh stakeholder menjadi kunci dalam menjaga stabilitas wilayah, mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”
