RastraNews.id, Palu — Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid meminta seluruh jajaran pemerintah daerah dan aparat memperketat kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pasalnya, peningkatan kasus karhutla terjadi seiring dengan kondisi kekeringan yang mencapai puncaknya pada Agustus 2026.
Anwar bahkan mengingatkan potensi lonjakan karhutla pada September jika kondisi kering masih berlangsung.
Peringatan itu disampaikan Anwar saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Karhutla dan Kekeringan di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (31/8/2026) kemarin.
Menurut Anwar, penanganan karhutla tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan koordinasi lintas sektor yang lebih kuat agar kebakaran tidak meluas dan menimbulkan kerugian yang lebih besar.
“Hari ini kita melaksanakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan mendesak bagi daerah kita Sulawesi Tengah, yaitu membahas langkah-langkah apa yang harus kita lakukan agar penanganan karhutla ini lebih masif lagi kita lakukan sehingga tidak meluas kerusakan yang ditimbulkan,” kata Anwar.
Ia mengatakan pemerintah provinsi telah berkoordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk Pangdam, Kajati, dan Kapolda, untuk menyusun langkah bersama menghadapi ancaman karhutla.
Anwar menilai sinergi antara pemerintah kabupaten/kota, aparat keamanan, serta instansi teknis menjadi kunci agar penanganan di lapangan berjalan lebih cepat.
“Langkah-langkah yang sudah kita lakukan baik di tingkat kabupaten kota bisa lebih sinergi lagi sehingga kita bisa mengantisipasi dampak kerugian yang lebih besar yang terjadi akibat kebakaran hutan ini,” ujarnya.
Tojo Una-Una Catat Kebakaran hingga 83 Hektare
Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tengah hingga 28 Agustus 2026, karhutla telah terjadi di sejumlah wilayah.
Di Kota Palu, salah satu titik kebakaran tercatat berada di kawasan Poboya dengan luas sekitar satu hektare.
Sementara Kabupaten Tojo Una-Una menjadi salah satu wilayah yang mencatat kejadian karhutla cukup besar. Kebakaran terjadi di sejumlah desa dengan luasan lahan terbakar mencapai sekitar 83 hektare di salah satu lokasi.
Karhutla juga dilaporkan terjadi di Kabupaten Banggai, Donggala, Parigi Moutong, Tolitoli, Poso, dan Buol.
Anwar mengatakan grafik kejadian karhutla sempat meningkat pada awal tahun. Namun, jumlah kejadian kemudian menurun setelah dilakukan pemadaman dan penanganan bersama pemerintah daerah serta aparat di lapangan.
Meski demikian, pemerintah tidak boleh lengah karena kondisi cuaca kembali menjadi faktor yang meningkatkan risiko kebakaran.
Kekeringan Memuncak, Karhutla Ikut Naik
Anwar menyoroti hubungan erat antara kekeringan dan meningkatnya kasus karhutla.
Menurutnya, periode kekeringan mencapai puncaknya pada Agustus. Pada periode yang sama, kejadian kebakaran hutan dan lahan juga menunjukkan peningkatan.
“Ini tentu seiring dengan grafik terjadinya kekeringan. Jadi juga kekeringan ini memuncak, di puncaknya itu adalah Agustus. Dan ini korelasinya sangat kuat antara kekeringan seiring dengan kebakaran yang terjadi,” jelasnya.
Karena itu, memasuki September, seluruh daerah diminta tetap dalam kondisi siaga.
“Kita khawatir jangan sampai Agustus ke September ini akan terjadi lonjakan,” tegas Anwar.
Ia mengingatkan turunnya hujan di sejumlah wilayah belum menjadi alasan untuk menurunkan kewaspadaan. Sebab, beberapa daerah masih menghadapi kondisi kering yang berpotensi memicu kebakaran.
“Kita tetap harus waspada kalau sampai kekeringan ini terus masih berlangsung begitu lama,” katanya.
Rakor tersebut kemudian dilanjutkan dengan paparan dari unsur terkait, termasuk jajaran TNI, pemerintah daerah, dan instansi teknis untuk merumuskan langkah penanganan karhutla dan kekeringan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendorong penanganan dilakukan secara cepat, terpadu, dan masif, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Selain mencegah meluasnya titik api, koordinasi tersebut diarahkan untuk meminimalkan dampak karhutla terhadap masyarakat, lingkungan, serta aktivitas ekonomi.
Sejumlah pejabat dan unsur terkait hadir dalam rakor, di antaranya Danrem 132/Tadulako, perwakilan Danlanal, Bupati Sigi, Wakil Bupati Poso, Wakil Bupati Banggai Laut, Kepala Dinas Bina Marga, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Sekretaris Kabupaten Morowali Utara, perwakilan Bupati Donggala, Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Pemprov Sulteng menegaskan, kewaspadaan terhadap karhutla harus ditingkatkan terutama di tengah kondisi kekeringan yang belum sepenuhnya berakhir. Pemerintah tidak ingin tren kebakaran yang meningkat pada Agustus kembali melonjak pada September.
