Rastranews.id, Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Daniel Rumsowek, bersama Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Utary Sukmawati, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Hak Asasi Manusia (Musrenbang HAM) 2025 yang berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (08/12/2025).
Musrenbang HAM 2025 mengangkat tema “Sinergi Pembangunan HAM Menuju Indonesia Emas 2045”, selaras dengan prioritas pertama dalam Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden: Memperkuat Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia. Penguatan HAM ditempatkan sebagai fondasi penting dalam pembangunan manusia Indonesia.
Acara dibuka oleh Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, yang menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor agar agenda HAM terintegrasi dalam seluruh aspek pembangunan. Hal tersebut dipertegas oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, yang menggarisbawahi peran strategis pemerintah daerah sebagai garda terdepan implementasi nilai-nilai HAM.
Komitmen dari sisi legislatif turut disampaikan Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, yang menilai penguatan regulasi dan fungsi pengawasan sebagai elemen penting dalam keberhasilan agenda HAM nasional.
Sementara itu, Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, memaparkan materi bertajuk “Peran Musrenbang HAM dalam Pembangunan Nasional”. Ia menegaskan bahwa pembangunan berbasis HAM merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Puncak kegiatan menghadirkan Keynote Speech dari Menteri HAM, Natalius Pigai, yang menekankan urgensi menjadikan HAM sebagai dasar setiap agenda pembangunan.
“HAM bukan hanya agenda sektoral, tetapi fondasi moral bangsa. Jika kita ingin mencapai Indonesia Emas 2045, maka setiap kebijakan harus memastikan tidak seorang pun tertinggal. Pembangunan yang mengabaikan HAM bukan pembangunan yang sesungguhnya.”
Kehadiran Kakanwil Kemenkumham Sulsel dalam forum nasional ini mempertegas komitmen Kanwil untuk memperkuat integrasi kebijakan HAM di level daerah.
“Musrenbang HAM ini menjadi ruang penting bagi kami di daerah untuk memastikan bahwa setiap program dan layanan publik di Sulawesi Selatan dan wilayah kerja Sulawesi Tenggara berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa kebijakan pusat benar-benar terasa manfaatnya hingga ke lapisan masyarakat paling bawah,” tutur Daniel.
Rangkaian kegiatan Musrenbang HAM 2025 secara resmi dimulai usai seremoni pembukaan, dengan harapan menghasilkan rekomendasi konkret guna memperkuat arah pembangunan HAM di seluruh Indonesia.(JY)
