RASTRANEWS.ID, JAKARTA — Kepala Dinas Kominfo Kota Makassar, Muhammad Roem, membagikan praktik baik pengembangan ekosistem digital Pemerintah Kota Makassar melalui Super Apps Lontara+ dalam JAKI & Fellowship Cities Forum 2026, Kamis (20/8/2026).
Forum bertema “From Local Innovation to Regional Impact: Best Practices from ASEAN Smart Cities” tersebut mempertemukan pemerintah daerah, akademisi, industri, komunitas, serta pemangku kepentingan di bidang kota cerdas.
Dalam forum itu, Roem memaparkan Lontara+ sebagai inovasi digital Pemkot Makassar untuk mengintegrasikan berbagai layanan publik dalam satu ekosistem.
“Lontara+ resmi diluncurkan pada 27 Juli 2025 sebagai salah satu program prioritas Pemkot Makassar. Kehadirannya berangkat dari kondisi layanan digital Pemerintah Kota Makassar yang sebelumnya tersebar pada berbagai aplikasi milik OPD,” ujar Roem.
Menurutnya, sebelumnya terdapat sedikitnya 358 aplikasi yang berjalan secara terpisah. Melalui Lontara+, layanan tersebut diarahkan untuk terintegrasi secara bertahap sehingga masyarakat dapat mengakses layanan publik dengan lebih mudah dan cepat.
Roem juga memperkenalkan tiga fitur terbaru Lontara+ yang diluncurkan pada 17 Agustus 2026, yakni layanan administrasi kependudukan, pembayaran PBB secara online, dan Makassar Move.
Fitur Makassar Move dapat digunakan untuk mendukung pelacakan aktivitas fisik sekaligus pelaporan infrastruktur.
Roem mengatakan, forum JAKI & Fellowship Cities Forum 2026 menjadi ruang untuk berbagi pengalaman dan memperkuat kolaborasi antarpemerintah daerah dalam pengembangan kota cerdas.
“Bagi Makassar, ruang ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan inovasi yang lahir dari kebutuhan daerah sekaligus membuka peluang pertukaran pengetahuan dengan daerah lain,” katanya.
Ia berharap kolaborasi dan pertukaran praktik baik antarpemda dapat terus diperkuat sehingga inovasi digital mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Dalam forum tersebut, Roem hadir bersama sejumlah narasumber lainnya, di antaranya Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara Ditjen Bina Adwil Kementerian Dalam Negeri, Amran; Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir; Kepala Diskominfo Semarang Didik Dwi Hartono; serta Kepala Diskominfo Bali Gde Wirakusuma Wahyudi. (*)

