Rastranews.id, Luwu Utara — Penantian panjang warga Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, akhirnya terjawab. Pemerintah memastikan perbaikan ruas Jalan Seko mulai direalisasikan tahun ini dengan total anggaran mencapai Rp68 miliar.
Anggaran tersebut bersumber dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp48 miliar dan dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp20 miliar.
Bupati Luwu Utara Andi Abdullah Rahim mengungkapkan, kepastian anggaran tersebut diperoleh setelah dirinya melakukan koordinasi langsung dengan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras di Jakarta pada 6 Februari 2026 lalu.
“Alhamdulillah, tahun ini Jalan Seko mendapat alokasi Rp48 miliar dari pemerintah pusat melalui Inpres Jalan Daerah,” ujar Andi Abdullah Rahim, Senin (30/3/2026).
Ia menyampaikan apresiasi kepada Andi Iwan Darmawan Aras atas dukungan dan perjuangannya sehingga pembangunan jalan tersebut bisa segera direalisasikan.
“Terima kasih atas perjuangan Bapak Andi Iwan Darmawan Aras yang telah membantu mendorong anggaran ini,” tambahnya.
Menurutnya, penanganan Jalan Seko memang menjadi tanggung jawab lintas kewenangan, baik pemerintah pusat maupun provinsi. Pemprov Sulsel turut mengalokasikan Rp20 miliar untuk mendukung percepatan pembangunan.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat puluhan kilometer ruas jalan yang membutuhkan pengaspalan agar akses menuju Seko bisa sepenuhnya tuntas.
“Jalur yang tertangani saat ini baru sampai Palandoan. Masih ada ruas yang perlu diaspal agar konektivitas benar-benar terbuka,” jelasnya.
Selama ini, kondisi infrastruktur jalan yang belum memadai menjadi kendala utama mobilitas warga Seko, termasuk distribusi logistik dan akses layanan dasar.
Sebelumnya, Andi Abdullah Rahim bertemu langsung dengan Andi Iwan Darmawan Aras di ruang kerja Komisi V DPR RI, Kompleks Senayan, Jakarta, untuk menyampaikan berbagai aspirasi pembangunan daerah, termasuk perbaikan Jalan Seko.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembangunan infrastruktur di daerah, khususnya wilayah terpencil seperti Seko.
“Jalan Seko ini adalah urat nadi ekonomi masyarakat. Kami di Komisi V akan terus mengawal agar pembangunan berjalan sesuai rencana dan anggaran yang sudah dialokasikan benar-benar terealisasi,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam menuntaskan konektivitas wilayah.
“Kami ingin pembangunan ini tidak setengah jalan. Harus tuntas agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan,” tutupnya.
