Rastranews.id, Makassar — Aksi demonstrasi yang digelar Forum Kajian dan Gerakan Advokasi Kerakyatan (FK-GARDA) membuat Jalan Sultan Alauddin macet total, Sabtu (22/11).
Massa aksi menyuarakan kekhawatiran bahwa Indonesia kini tengah memasuki fase yang mereka sebut sebagai “darurat demokrasi”.
Jenderal Lapangan FK-GARDA, Jusrawan, menyampaikan kritik keras terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai menunjukkan kemunduran serius dalam penegakan hukum, perlindungan HAM, dan tata kelola pemerintahan.
Ia menegaskan bahwa banyak keputusan negara belakangan ini lebih mencerminkan kepentingan kekuasaan dibanding kepentingan rakyat.
Salah satu isu paling disorot adalah revisi KUHAP yang baru disahkan.
Menurut FK-GARDA, regulasi tersebut berbahaya karena dianggap membuka ruang penyalahgunaan wewenang dan memperlemah mekanisme kontrol terhadap aparat penegak hukum.
Jusrawan menilai revisi itu dapat menjadi alat kriminalisasi dan membuat masyarakat semakin rentan terhadap tindakan sewenang-wenang.
Tak hanya itu, mereka juga mengecam keputusan pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.
FK-GARDA menilai keputusan tersebut tidak hanya ahistoris tetapi juga berpotensi melukai ingatan korban pelanggaran HAM dan menutupi fakta kelam masa Orde Baru.
Mereka menilai langkah itu sebagai upaya pemutihan sejarah yang tidak sesuai dengan nurani bangsa.
Dalam demonstrasi tersebut, FK-GARDA turut menyinggung berbagai persoalan kerakyatan lain, mulai dari melemahnya kesejahteraan buruh, komersialisasi pendidikan, hingga ketimpangan ekonomi.
Mereka juga mendesak pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, yang dinilai krusial untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.
Jusrawan menegaskan bahwa diam terhadap berbagai persoalan tersebut sama saja dengan membiarkan ketidakadilan berlangsung.
Karena itu, FK-GARDA memilih untuk turun ke jalan dan menyuarakan kegelisahan publik mengenai arah demokrasi Indonesia yang dinilai semakin menjauh dari prinsip-prinsip keadilan.
FK-GARDA menutup aksinya dengan penegasan bahwa mereka akan terus mengawal isu-isu kerakyatan dan tidak akan berhenti bersuara selama praktik ketidakadilan masih terjadi di negeri ini. (MU)
