Rastranews.id, Matim – Infrastruktur jalan di Kabupaten Manggarai Timur (Matim) Nusa Tenggara Timur (NTT) sangat memprihatinkan.
Buruknya infrastruktur jalan membuat masyarakat mendesak Gubernur NTT segera turun ke Matim untuk melihat kondisi jalan di wilayah itu.
Desakan masyarakat Kabupaten Manggarai Timur akhirnya direspons Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melkiades Laka Lena. Dia meminta media konffirmasi ke Dinas PU NTT terkait perbaikan infrastruktur jalan.
“Bisa kontak Kadis PU terkait kapan mulai dikerjakan,” ujar Melki Laka Lena, dikutip Kamis (3/12).
Pemerintah Provinsi NTT memastikan bahwa seluruh jalan provinsi, termasuk ruas strategis di Manggarai Timur yang baru beralih status, akan ditangani sesuai skala prioritas apabila anggaran tersedia.
Jalur yang menjadi sorotan publik belakangan ini adalah ruas Simpang Dangka Mangkang-Benteng Jawa-Dampek sepanjang 50,83 kilometer.
Ruas ini kini berstatus sebagai jalan provinsi berdasarkan SK Gubernur NTT Nomor 403/KEP/HK/2023 dan mengalami kerusakan berat di beberapa titik.
Melki Laka Lena kembali menegaskan bahwa Pemprov NTT berkomitmen melakukan pekerjaan ruas jalan provinsi sesuai prioritas, dengan catatan anggaran mendukung.
“Kalau anggaran tersedia, jalan provinsi se-NTT kita kerjakan sesuai prioritas,” tegas Melki (2/12) lalu.
Dihubungi terpisah, Kasi Perencanaan PUPR Provinsi NTT, Fred Roga membeberkan total anggaran yang dibutuhkan untuk memperbiki sejumlah infrastruktur jalan di Matim.
“Kondisi ruas jalan Dangka Mangkang – Dampek sesuai perencanaan 2024 membutuhkan anggaran sebesar Rp115,86 Miliar dan Rehabilitasi Jembatan Wae Cunga Teno sebesar Rp3,5 Miliar,”jelasnya Kamis (2/12).
Untuk tahun 2025 kata Roga, dititikberatkan pda ruas jalan Bealaing- Waerasan (batas Kabupaten Ngada).
Dia menambahkan, kepala Dinas PUPR Berupaya untuk mendorong melalui skema pembiyaan lain yakni dengan skema Intruksi Jalan Daerah atau IJD yang kegiataannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Balai Jalan NTT.
“Dengan kondisi kerusakan yang cukup panjang, maka butuh pembiayaan yang lebih sehingga target panjang untuk kondisi baiknya tercapai dan tidk dimungkinkan melalui pembiayaan dari daerah yakni DAU karena DAU difokuskan ke kegiatan rutin/pemelihraan jalan. jika DAU mncukupi maka akan dilakukan penganggaran secara berkala untuk penanganan ruas jalan ini,”pungkasnya. (MA)
