Rastranews.id, Makassar — Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 menjadi momentum refleksi serius bagi insan pers di Sulawesi Selatan. Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Sulsel, Zulkifli Thahir, menyerukan persatuan organisasi pers, peningkatan profesionalisme wartawan, serta penghentian segala bentuk intimidasi, kekerasan, dan diskriminasi terhadap media.
Zulkifli menegaskan, menjamurnya organisasi pers seharusnya menjadi kekuatan besar dalam memperkuat demokrasi, bukan justru memicu fragmentasi yang melemahkan posisi tawar wartawan di hadapan kekuasaan.
“Tidak boleh ada lagi saling mereduksi, saling menjatuhkan, atau merasa paling berhak. Tidak ada kelas dalam profesi wartawan. Kita berdiri di marwah yang sama: menjaga kemerdekaan pers,” tegas Zulkifli, Senin (9/2/2026).
Menurutnya, perpecahan antarorganisasi pers hanya membuka ruang bagi intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis. Karena itu, solidaritas dan kolaborasi lintas organisasi harus menjadi fondasi utama dalam menjaga independensi pers.
Namun demikian, Zulkifli menekankan bahwa persatuan saja tidak cukup. Ia mengingatkan pentingnya evaluasi internal melalui peningkatan kompetensi, kualitas karya jurnalistik, dan kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik serta Pedoman Media Siber.
“Jangan rendahkan profesi wartawan dengan praktik intimidatif, ancaman, atau pemberitaan pesanan by order. Itu bukan kerja pers, itu merusak marwah profesi,” ujarnya.
Ia menilai, praktik jurnalistik yang menyimpang justru berujung pada persoalan hukum, mulai dari somasi hingga pelaporan pidana, yang pada akhirnya merugikan wartawan dan perusahaan pers sendiri.
“Kalau tidak profesional, kita sendiri yang rugi. Kredibilitas runtuh, kepercayaan publik hilang, dan media terjerat masalah hukum. Integritas itu harga mati,” katanya.
Di sisi lain, Zulkifli juga mengkritik sikap sebagian pemerintah daerah yang dinilai masih alergi terhadap fungsi kontrol pers. Ia menegaskan bahwa kritik merupakan bagian dari demokrasi yang sehat dan harus diterima secara dewasa.
“Pers itu mitra, bukan musuh. Pemerintah tidak boleh menghindari wartawan atau memilah media hanya karena dianggap tidak sejalan,” tegasnya.
Ia turut menyoroti praktik diskriminasi terhadap perusahaan pers, khususnya dalam kerja sama publikasi dan kemitraan anggaran pemerintah.
“Tidak boleh ada tebang pilih. Kalau medianya profesional dan memenuhi regulasi, semua harus diperlakukan sama. APBD bukan untuk kelompok tertentu, tapi untuk kepentingan publik,” ujarnya.
Menurut Zulkifli, pemerintah yang bijak seharusnya menjadikan media sebagai mitra strategis pembangunan, bukan sekadar alat pencitraan kekuasaan.
Selain itu, ia berharap Dewan Pers dapat menerapkan mekanisme validasi organisasi dan perusahaan pers secara lebih proporsional dan tidak berbelit, agar pertumbuhan media yang sehat tidak terhambat oleh birokrasi.
Menutup pernyataannya, Zulkifli mengajak seluruh insan pers kembali pada jati diri profesi: independen, kritis, beretika, dan berpihak pada kepentingan publik.
“Kalau pers bersatu, profesional, dan berintegritas, tidak ada kekuatan yang bisa membungkam kita. Itulah makna sejati Hari Pers Nasional,” pungkasnya.
