RastraNews.id, Makassar — Wakil Ketua DPRD Makassar, A Suharmika, mengungkapkan persoalan infrastruktur masih menjadi aspirasi utama masyarakat saat pelaksanaan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) 3 yang meliputi Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea.
Hal tersebut disampaikan Suharmika saat diwawancarai media di Kantor Sementara DPRD Makassar, Jalan Hertasning, Senin (25/5/2026).
Menurutnya, mayoritas warga masih mengeluhkan pembangunan infrastruktur dasar yang hingga kini belum merata di sejumlah wilayah.
“Kemarin kami turun reses ke-3, hasil temuan di lapangan hampir kurang lebih masih sama. Khususnya di Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea, banyak masyarakat mempermasalahkan infrastruktur yang sampai hari ini belum terbangun,” ujar Suharmika.
Ia mengatakan seluruh aspirasi masyarakat telah dicatat dan akan dimasukkan dalam laporan resmi reses untuk disampaikan kepada Pemerintah Kota Makassar sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut pembangunan.
“Kami input dan catat semua masukan masyarakat agar nantinya menjadi laporan reses yang akan kami sampaikan kepada Pemerintah Kota Makassar,” katanya.
Meski demikian, Suharmika memahami keterbatasan kemampuan anggaran daerah membuat penyelesaian persoalan infrastruktur secara menyeluruh tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat.
“Kalau melihat kondisi anggaran Kota Makassar sekarang, untuk memperbaiki secara keseluruhan dan tuntas di tahun yang sama itu memang agak sulit,” jelasnya.
Menurut dia, perbaikan infrastruktur membutuhkan tahapan dan proses bertahap agar penyelesaiannya dapat dilakukan secara berkelanjutan dari tahun ke tahun.
“Ini butuh step dan tahapan agar solusi terkait perbaikan infrastruktur bisa terselesaikan satu per satu,” ujarnya.
Selain persoalan infrastruktur, Suharmika mengungkapkan masyarakat juga banyak memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Makassar, khususnya di bidang pelayanan kesehatan.
Ia menilai program layanan kesehatan gratis bagi warga kurang mampu menjadi salah satu program yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
“Kami mendapatkan banyak apresiasi terkait penanganan kesehatan di Kota Makassar. Pemerintah kota hari ini sangat peduli terhadap persoalan kesehatan masyarakat,” tuturnya.
Suharmika menjelaskan, warga yang belum memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) maupun BPJS tetap dapat memperoleh layanan kesehatan gratis di Rumah Sakit Daya.
“Kalau masyarakat Kota Makassar tidak punya KIS atau BPJS, itu bisa langsung ke Rumah Sakit Daya dan tetap dilayani secara gratis,” katanya.
Ia menyebut kebijakan tersebut dapat berjalan karena DPRD bersama pemerintah kota sebelumnya telah menyepakati pengalokasian anggaran kesehatan gratis bagi warga kurang mampu.
“Kami sudah bersepakat dalam pembahasan anggaran untuk mengalokasikan biaya kesehatan gratis bagi warga Kota Makassar kategori kurang mampu,” jelasnya.
Meski mendapat apresiasi, Suharmika berharap fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Makassar, khususnya di Rumah Sakit Daya, terus ditingkatkan agar pelayanan kepada masyarakat semakin maksimal.
Menurutnya, pemerintah perlu melengkapi sarana dan alat kesehatan sehingga pasien tidak lagi dirujuk ke rumah sakit lain akibat keterbatasan fasilitas.
“Harapan warga, fasilitas kesehatan ini bisa lebih dioptimalkan lagi sehingga tidak perlu lagi ada rujukan karena alatnya belum lengkap,” ungkapnya.
Ia berharap Pemerintah Kota Makassar dapat terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan, termasuk melengkapi peralatan medis untuk penanganan penyakit tertentu seperti jantung dan layanan spesialis lainnya.
“Nanti ini juga akan kami sampaikan ke pemerintah kota agar alat-alat kesehatan di Rumah Sakit Daya bisa lebih lengkap,” pungkasnya. (*)
