RastraNews.id, Makassar — Anggota DPRD Makassar, Hartono, menyoroti persoalan bau dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang yang dinilai masih menjadi beban harian bagi warga Kecamatan Manggala.
Ia menilai kondisi tersebut sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sekitar, namun tidak boleh dibiarkan tanpa solusi nyata dari pemerintah.
Menurut Hartono, dampak paling terasa terjadi saat peralihan musim kemarau ke musim hujan. Pada momen itu, bau sampah disebut bisa menyebar hingga ke kawasan Bukit Baruga.
“Kalau musim hujan masih mending. Yang paling parah itu kalau habis kemarau lalu turun hujan sedang, baunya sampai ke Bukit Baruga,” ujarnya saat diwawancarai media di kantor sementara DPRD Makassar, Jalan Hertasning, Senin (23/2/2026).
Meski masyarakat selama ini relatif maklum, Hartono menegaskan pemerintah kota tidak boleh lepas tangan. Ia pun mengusulkan agar seluruh warga terdampak di Kecamatan Manggala diberikan kompensasi berupa penggratisan iuran sampah.
Menurutnya, kebijakan tersebut wajar mengingat seluruh sampah Kota Makassar bermuara di TPA Antang.
“Masa satu kota buang sampah di sana, tapi kita tidak punya kontribusi apa-apa ke warga sekitar. Paling tidak digratiskanlah iuran sampah mereka,” tegasnya.
Hartono mengungkapkan usulan tersebut sudah berulang kali ia sampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), termasuk dalam pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
Ia berharap pemerintah kota tidak semata-mata mengejar target pendapatan dari retribusi sampah di wilayah Manggala, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan bagi warga terdampak.
Selain soal kompensasi, Hartono juga mengingatkan kondisi TPA Antang yang disebut sudah overkapasitas dan berpotensi menimbulkan risiko longsor.
“Ini yang jadi kekhawatiran kita. Kalau sampai longsor, bisa membahayakan warga di sekitarnya. Jadi memang harus mendapat perhatian serius pemerintah kota,” ujarnya.
Terkait wacana pemindahan lokasi pembangunanan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), Hartono menilai wilayah Manggala sudah tidak memungkinkan untuk penambahan industri pengolahan sampah karena keterbatasan lahan.
Ia juga menyoroti berbagai program pengolahan sampah seperti budidaya maggot maupun urban farming yang menurutnya harus berbasis riset agar benar-benar memberi dampak.
“Kalau memang maggot bisa menyelesaikan masalah sampah, support anggaran besar-besaran. Tapi harus ada risetnya. Jangan sampai kita gelontorkan anggaran besar tapi dampaknya kecil,” tegasnya.
Hartono menekankan, arah pembangunan Kota Makassar yang mengusung konsep full impact governance hanya bisa tercapai jika setiap kebijakan disusun berdasarkan data dan riset yang kuat.
Karena itu, ia mendorong peran Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) diperkuat agar seluruh kebijakan strategis Pemkot Makassar memiliki dasar ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kota sebesar Makassar ini kalau mau maju, kebijakannya harus by riset. Itu kuncinya,” pungkasnya. (mu)
