RastraNews.id, Makassar– Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Hartono, mengungkapkan hasil aspirasi masyarakat dalam Musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan masih didominasi usulan pembangunan infrastrukturn
Meski penting, ia menegaskan pola pikir perencanaan pembangunan ke depan tidak boleh berhenti pada urusan fisik semata.
“Selama Musrenbang, usulan masyarakat masih didominasi jalan dan drainase. Itu wajar, tapi ke depan kita harus mulai bicara pembangunan ekonomi, UMKM, dan peningkatan pendapatan masyarakat dalam perencanaan 2027,” ujar Hartono kepada media di Kantor Sementara DPRD Makassar, Jalan Hertasning, Rabu (14/1/2026).
Ia mendorong Pemerintah Kota Makassar menyusun peta infrastruktur yang terukur dan berkelanjutan.
Menurutnya, pemetaan ruas jalan dan sistem drainase per kecamatan perlu dibuat secara detail agar pembangunan tidak tumpang tindih dan tidak terjadi pekerjaan berulang di lokasi yang sama.
“Harus jelas, satu kecamatan punya berapa ruas jalan, panjangnya berapa, progresnya sampai tahun berapa. Jangan ada jalan yang dikerja berkali-kali sementara wilayah lain tidak pernah tersentuh,” tegasnya.
Hartono juga menyoroti persoalan drainase yang dinilai belum efektif mengatasi banjir. Banyak saluran drainase dibangun secara parsial dan tidak terkoneksi dengan saluran sekunder, sehingga fungsinya tidak maksimal.
“Banyak drainase hanya ratusan meter dan buntu. Seharusnya saluran itu tembus agar bisa mengalir dengan baik. Pembangunan jalan dan drainase juga harus berjalan bersamaan, jangan salah satu saja,” jelasnya.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus benar-benar menjawab kebutuhan warga, bukan sekadar menggugurkan kewajiban program pemerintah.
“Pemerintah membangun bukan untuk terlihat bekerja, tapi untuk menyelesaikan masalah warga. Itu kata kuncinya,” kata Hartono.
Selain infrastruktur, Hartono memberi perhatian serius pada penguatan UMKM di Kota Makassar. Ia menilai kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama ini masih ditopang sektor-sektor besar seperti hotel, hiburan malam, konstruksi, dan jasa.
“UMKM belum terlihat menonjol. Padahal pertumbuhan ekonomi yang sehat harus ditopang banyak kaki, bukan hanya segelintir pelaku besar,” ujar legislator dari Fraksi PKS itu.
Ia menekankan, pertumbuhan ekonomi inklusif hanya bisa tercapai jika UMKM tumbuh dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah.
Menurutnya, angka pendapatan per kapita yang tinggi sering kali tidak dirasakan langsung masyarakat karena kontribusinya berasal dari sektor besar saja.
“Secara statistik terlihat besar, tapi di rumah tangga tidak terasa. Itu tanda ekonomi belum inklusif,” tegas Hartono.
Ke depan, ia berharap penguatan UMKM dapat berjalan seiring dengan kehadiran Koperasi Merah Putih agar benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat luas, bukan sekadar menjadi wacana.
“Kita ingin pertumbuhan ekonomi tinggi yang dirasakan banyak orang. UMKM dan koperasi harus jadi pilar utama,” pungkasnya. (MU)
