RastraNews.id, Makassar — Pelantikan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menghadirkan sosok baru dengan rekam jejak panjang di dunia pendidikan dan dakwah. Haris Abdurrahman resmi mengemban amanah sebagai anggota DPRD Sulsel sisa masa jabatan 2024–2029, Selasa (21/4/2026).

Lahir di Makassar, 27 Maret 1965, Haris dikenal sebagai figur yang tumbuh dari lingkungan pendidikan dan aktivitas keumatan. Ia menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar, sekaligus aktif dalam berbagai organisasi kepemudaan sejak usia muda.

Perjalanan organisasinya dimulai dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), di mana ia pernah menjabat sebagai sekretaris di tingkat ranting hingga cabang. Dedikasi tersebut menjadi fondasi kiprahnya dalam pembinaan generasi muda dan penguatan dakwah Islam.

Haris kemudian dipercaya memegang sejumlah posisi strategis, di antaranya sebagai Direktur Daerah Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Taman Pendidikan Al-Qur’an (LPPTPA) BKPRMI Kota Makassar serta Ketua Umum BKPRMI Sulawesi Selatan. Ia juga menjabat sebagai Wakil Ketua BKPRMI Sulsel dan Wakil Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Sulawesi Selatan.

Di bidang pendidikan Al-Qur’an, Haris dikenal aktif melalui perannya sebagai Ketua Umum Yayasan Markaz Al-Qur’an. Ia juga pernah menjadi Ketua Harian Wahdah Islamiyah, memperkuat kiprahnya dalam gerakan dakwah yang terstruktur dan berkelanjutan.

Dalam kehidupan pribadi, Haris merupakan sosok keluarga yang hangat. Ia menikah dengan Asningsih Rahman dan dikaruniai enam orang anak.

Dengan latar belakang kuat di bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan umat, kehadiran Haris di DPRD Sulsel diharapkan mampu membawa perspektif baru dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Fokusnya diharapkan mencakup penguatan nilai-nilai keumatan, peningkatan kualitas pendidikan, serta kesejahteraan sosial.

Pelantikan ini menjadi awal dari amanah besar yang diembannya, sekaligus menghadirkan harapan baru bagi masyarakat Sulawesi Selatan akan kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat dan berlandaskan nilai-nilai kebaikan. (*)