Rastranews.id, Makassar – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar mulai memperkuat sistem deteksi dini menghadapi musim hujan 2025.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah pemasangan Early Warning System (EWS) di tiga sungai yang bermuara ke Sungai Tallo.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Makassar, M. Fadli Tahar, mengatakan alat tersebut diharapkan membantu petugas dan masyarakat melakukan antisipasi lebih cepat saat curah hujan tinggi.
“Ada tiga sungai yang kita pasang. Yang jelas itu bermuara dari Sungai Tallo, di Antang, Blok 10, dan di RW-RW Biringkanaya,” jelas Fadli usai Apel Gabungan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kota Makassar 2025 di Kawasan MNEK Centre Point of Indonesia (CPI), Selasa (7/10/2025).
Ia menambahkan, satu EWS telah terpasang, sementara dua lainnya akan menyusul sekitar bulan November.
Menurutnya, hal ini penting karena puncak musim hujan biasanya terjadi antara Desember hingga Januari.
“Biasanya banjir parah itu di bulan satu, bulan dua belas, jadi kita sudah siap dengan beberapa kesiapan dan pencegahan,” katanya.
Fadli menyebut, saat ini ada delapan kecamatan di Makassar yang masuk kategori rawan banjir.
Dua di antaranya, Kecamatan Manggala dan Biringkanaya, menjadi wilayah dengan potensi genangan tertinggi setiap tahun.
“Kami ketahui setiap musim hujan itu di Makassar ada delapan kecamatan yang biasa terdampak. Yang paling parah itu biasanya di Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Manggala,” ujarnya.
Selain memperkuat deteksi dini, BPBD juga mendorong kolaborasi lintas instansi dan partisipasi warga. Menurutnya, kesiapsiagaan masyarakat merupakan kunci utama dalam menekan dampak bencana.
“Yang paling penting sebenarnya adalah kesadaran masyarakat, kolaborasi masyarakat, bagaimana masyarakat bisa beradaptasi dengan kami,” ucapnya.
Fadli menegaskan, mitigasi bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga memerlukan kerja sama dengan berbagai pihak seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, PMI, dan Basarnas.
“Pada saat terjadi bencana, kami memegang koordinasi dan komando sekaligus pelaksana. Tapi kami tetap membuka ruang kepada stakeholder Makassar yang ada Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, PMI, dan Basarnas,” tuturnya. (MA)