RastraNews.id, Jeneponto — Pemerintah Kabupaten Jeneponto bergerak cepat menghadapi dampak musim kemarau panjang yang mulai memicu kekeringan di sejumlah wilayah pertanian.
Dipimpin langsung Bupati Paris Yasir, langkah darurat dilakukan untuk menjaga produktivitas sawah petani sekaligus memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi.
Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi distribusi air dari Daerah Irigasi Kelara Kareloe, serta penyiapan bantuan air bersih ke wilayah terdampak.
Sebagai langkah awal, pemerintah daerah menggelar rapat koordinasi lintas sektor dengan melibatkan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, OPD terkait, camat, hingga petugas pengairan dan perwakilan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati menekankan pentingnya penyamaan persepsi terkait luas lahan pertanian dan kapasitas debit air yang saat ini sudah tidak seimbang.
Berdasarkan data, kapasitas saluran induk Irigasi Kelara hanya mampu mengalirkan sekitar 6 meter kubik per detik untuk melayani lahan seluas 6.000 hingga 7.000 hektare. Sementara itu, luas area pertanian yang memanfaatkan aliran air telah mencapai sekitar 12.000 hektare.
Kondisi ini menuntut langkah strategis jangka panjang berupa pelebaran dan peningkatan kapasitas saluran induk agar distribusi air dapat lebih merata.
Selain itu, pemerintah daerah juga menerapkan solusi jangka pendek melalui sistem penggiliran distribusi air. Skema ini mulai menunjukkan hasil, terutama di wilayah sekunder Irigasi Tarowang yang kini kembali teraliri.
“Alhamdulillah, wilayah yang sebelumnya belum terjangkau kini mulai menerima aliran air. Pemerintah akan terus menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat,” ujar Paris Yasir.
Berdasarkan kesepakatan, distribusi air dilakukan selama empat hari untuk wilayah Kecamatan Tarowang dan tiga hari untuk Kecamatan Turatea.
Sebagai langkah darurat, Pemerintah Kabupaten Jeneponto juga mengerahkan armada bantuan air bersih, terdiri dari dua unit mobil pemadam kebakaran dan satu unit mobil tangki dari BPBD.
Armada tersebut disiagakan untuk menjangkau titik-titik terdampak kekeringan, tanpa mengganggu tugas utama pelayanan masing-masing instansi.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan, memastikan sawah petani tetap hijau, serta menghadirkan solusi berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor. (*)
