RastraNews.id, Palu — Persoalan kemiskinan di Sulawesi Tengah tidak selalu berhenti pada pendapatan. Kondisi tempat tinggal masyarakat juga menjadi salah satu persoalan yang perlu ditangani pemerintah.
Gubernur Sulawesi Tengah menyoroti persoalan tersebut saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Program Tiga Juta Rumah di Rumah Jabatan Gubernur Siranindi, Palu, Senin (28/9/2026).
Dalam forum yang dihadiri para bupati dan wakil wali kota se-Sulawesi Tengah itu, Gubernur meminta program pembangunan dan perbaikan rumah layak huni diarahkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Menurutnya, karakteristik kemiskinan di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah memiliki persoalan yang spesifik. Ada masyarakat yang membutuhkan dukungan bukan hanya karena keterbatasan ekonomi, tetapi juga karena tinggal di rumah yang belum memenuhi standar kelayakan.
Karena itu, pembangunan rumah layak huni dinilai dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Yang paling penting adalah kita tahu siapa yang membutuhkan, di mana rumah yang tidak layak, dan bagaimana kita bersama-sama menyelesaikannya,” tegas Gubernur.
Ia meminta pemerintah kabupaten/kota memperkuat pendataan masyarakat penerima manfaat. Data tersebut harus mampu menunjukkan siapa yang membutuhkan, lokasi rumah tidak layak huni, serta bentuk intervensi yang diperlukan.
Sejumlah daerah seperti Donggala, Sigi, Parigi Moutong dan wilayah lainnya diminta memetakan kebutuhan berdasarkan kondisi masing-masing.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga mendorong pembangunan sekitar 1.000 rumah yang tersebar di sejumlah wilayah sebagai bagian dari langkah konkret menangani rumah tidak layak huni.
Namun, Gubernur menegaskan pembangunan rumah tidak bisa dikerjakan pemerintah daerah sendirian. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, perbankan, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya perlu bergerak bersama.
Tantangan yang dihadapi juga tidak sebatas anggaran. Distribusi material, akses wilayah, kondisi geografis, kesiapan data dan dukungan pembiayaan menjadi sejumlah persoalan yang harus diselesaikan secara bersama.
“Ini membutuhkan kerja sama kita semua. Kita harus mencari solusi bersama, apa yang bisa kita lakukan agar program yang sudah berjalan dapat terus dilanjutkan dan dipercepat,” ujar Gubernur.
Dalam rakor tersebut, pemerintah daerah juga didorong mengejar penyelesaian sekitar 8.000 unit rumah pada 2026.
Target tersebut selanjutnya akan menjadi pijakan untuk menyusun kebutuhan pembangunan pada 2027. Gubernur meminta setiap daerah mulai menghitung kebutuhan rumah berdasarkan kondisi riil masyarakat, bukan semata berdasarkan target angka.
“Untuk tahun 2027, kita harus sudah berbicara lebih konkret. Masing-masing daerah berapa kebutuhannya, berapa yang harus kita bangun, dan bagaimana kita bekerja sama dengan kementerian serta seluruh pihak terkait,” katanya.
Perbankan diharapkan ikut mempercepat pembiayaan, sementara dunia usaha didorong mengambil bagian dalam mendukung pembangunan perumahan.
Bagi pemerintah daerah, program ini tidak hanya menyangkut pembangunan fisik. Rumah layak huni diharapkan menjadi bagian dari upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat penanganan kemiskinan di Sulawesi Tengah.
Rakor tersebut sekaligus menjadi momentum bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyusun langkah yang lebih terarah, mulai dari pendataan penerima manfaat, pemetaan rumah tidak layak huni hingga memastikan dukungan pembiayaan dan pembangunan di lapangan.
