Rastranews.id, Palu — Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memimpin rapat koordinasi bersama seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Rumah Jabatan Gubernur, Rabu (18/3/2026).
Rakor tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Reny Lamadjido dan Sekretaris Daerah Novalina.
Dalam arahannya, Anwar menegaskan momentum lebih dari 100 hari kerja OPD yang baru dilantik menjadi fase krusial untuk melakukan perbaikan kinerja secara menyeluruh. Ia meminta seluruh OPD meninggalkan pola kerja lama dan beralih ke sistem berbasis data dan visualisasi.
“Ke depan kita tidak lagi bertumpu pada laporan tebal. Semua harus ditampilkan dalam bentuk peta kerja yang cepat dibaca dan mudah dipahami,” tegasnya.
Sebagai bagian dari transformasi tersebut, Gubernur memperkenalkan konsep “peta hidup”, yakni peta digital interaktif yang memuat seluruh informasi strategis pembangunan daerah.
Melalui sistem ini, setiap OPD dapat menampilkan program secara visual—mulai dari capaian, progres berjalan, hingga rencana ke depan—tanpa harus membawa dokumen fisik. Data bahkan dapat ditelusuri hingga titik lokasi pekerjaan di lapangan.
Ia mencontohkan, Dinas Pekerjaan Umum dapat langsung menampilkan kondisi ruas jalan, panjang pembangunan, hingga rencana lanjutan secara terintegrasi dalam satu peta.
“Kalau kita lihat di peta, akan kelihatan apakah program itu berlanjut atau justru tidak tuntas,” ujarnya.
Konsep ini juga memungkinkan integrasi lintas sektor, mulai dari kelautan, pertanian, hingga pendidikan, dalam satu sistem digital yang dapat diakses kapan saja, termasuk saat kunjungan lapangan.
Anwar menargetkan dalam dua tahun ke depan seluruh program pembangunan di Sulawesi Tengah telah terdokumentasi secara visual dan terintegrasi dalam sistem tersebut.
“Cukup satu perangkat, semua program bisa kita pantau. Mau cek di lapangan, tinggal buka petanya,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh OPD merupakan “pemain inti” dalam mewujudkan visi pembangunan daerah, sehingga dituntut aktif berinovasi dan tidak bekerja secara pasif.
Lebih jauh, konsep digitalisasi ini akan diterapkan dalam forum perencanaan seperti Musrenbang, termasuk penyampaian laporan kepada DPR yang akan dibuat lebih ringkas dan berbasis visual.
Menurutnya, seluruh transformasi ini bermuara pada satu tujuan utama, yakni pengentasan kemiskinan secara terukur dan tepat sasaran.
Dengan sistem berbasis peta digital, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan akurasi perencanaan, transparansi anggaran, serta efektivitas evaluasi program pembangunan secara berkelanjutan.
