RastraNews.id, Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendorong percepatan pembentukan Geopark Danau Poso. Gubernur Sulteng Anwar Hafid meminta proses pembentukan badan pengelola segera dilakukan agar kawasan tersebut dapat bergerak menuju status geopark nasional.
Dorongan itu disampaikan Anwar saat menerima audiensi Aliansi Penjaga Danau Poso, aktivis, dan ilmuwan pencinta lingkungan di ruang kerjanya, Kamis (3/9/2026). Rombongan dipimpin Prof. Dr. Ir. Muhammad Nur Sangadji, DEA.
Salah satu agenda utama yang dibahas ialah pembentukan badan pengelola geopark di Kabupaten Poso. Badan ini dinilai menjadi langkah penting untuk mengintegrasikan pengelolaan puluhan situs yang telah ditetapkan.
“Saya undang Bupati supaya kita bentuk secepatnya tim geopark.”
Dalam audiensi tersebut terungkap, fondasi awal pengembangan Geopark Danau Poso sebenarnya telah tersedia. Sebanyak 24 situs telah memiliki surat keputusan (SK).
Tahap berikutnya adalah membentuk badan pengelola yang kemudian ditetapkan melalui SK Bupati Poso. Badan tersebut akan bertugas menghidupkan dan mengembangkan 24 situs secara terpadu.
Jika pengelolaan berjalan baik selama sekitar satu tahun, proses itu diharapkan menjadi pijakan menuju Geopark Nasional.
Anwar pun berkomitmen membuka komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Poso dan mempertemukan para pemangku kepentingan untuk mempercepat proses tersebut.
Geopark Bukan Sekadar Larangan
Salah satu persoalan yang mengemuka adalah kekhawatiran masyarakat bahwa status geopark akan membuat aktivitas warga di sekitar Danau Poso dibatasi secara ketat.
Kekhawatiran tersebut dinilai perlu dijawab dengan dialog dan kajian yang melibatkan masyarakat. Sebab, konsep geopark tidak semata-mata berbicara soal pembatasan, tetapi bagaimana konservasi berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Aktivitas masyarakat yang telah dilakukan secara turun-temurun juga tidak serta-merta harus dilarang. Pembatasan lebih diarahkan terhadap kegiatan yang terbukti merusak lingkungan.
Keterlibatan masyarakat dan tokoh adat karena itu menjadi bagian penting. Bahkan, penguatan kembali nilai-nilai adat melalui musyawarah dan aturan adat dinilai dapat menjadi instrumen tambahan dalam menjaga kelestarian kawasan.
Prinsip yang hendak dibangun ialah masyarakat menjaga alam, sementara alam memberikan manfaat bagi masyarakat.
Tiga Pilar Jadi Dasar Pengembangan
Dalam pertemuan itu juga dijelaskan bahwa geopark bukan hanya soal bentang alam dan geologi. Ada tiga unsur yang harus berjalan beriringan, yakni geodiversity, biodiversity, dan cultural diversity.
Geodiversity berkaitan dengan perlindungan keragaman geologi sekaligus pemanfaatannya secara berkelanjutan. Sementara biodiversity menyangkut keanekaragaman hayati yang berkaitan erat dengan kondisi geologi suatu kawasan.
Dari hubungan alam tersebut kemudian tumbuh keragaman budaya masyarakat yang tinggal di sekitarnya.
Dengan demikian, geopark dipandang sebagai instrumen untuk menjaga hubungan antara alam, masyarakat, dan kebudayaan, bukan sekadar menetapkan sebuah kawasan sebagai objek konservasi.
Sejumlah geopark di Indonesia turut menjadi bahan pembanding dalam audiensi. Kawasan Maros disebut sebagai salah satu contoh bagaimana pengembangan ekonomi dapat dilakukan tanpa mengorbankan kelestarian alam.
Sementara itu, Geopark Matano disebut berkembang karena adanya dukungan dan kekompakan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
Danau Poso Punya Nilai Ekonomi Strategis
Selain memiliki nilai ekologis dan wisata, Danau Poso juga disebut memiliki peran strategis bagi kehidupan masyarakat Sulawesi.
Salah satunya berkaitan dengan sistem kelistrikan di Sulawesi. Karena itu, keberadaan Danau Poso dinilai bukan hanya menjadi kepentingan Kabupaten Poso, tetapi juga menyangkut kepentingan Sulawesi Tengah dan wilayah Sulawesi secara lebih luas.
“Danau Poso ini semuanya adalah kehidupan bagi seluruh masyarakat di Sulawesi.”
Potensi lain yang menjadi perhatian ialah sidat Danau Poso. Komoditas ini memiliki siklus hidup yang menghubungkan laut, muara, sungai, dan danau.
Potensi tersebut dinilai perlu dijaga sekaligus dikembangkan agar memberikan nilai ekonomi lebih besar kepada masyarakat lokal. Bahkan, muncul gagasan agar budidaya sidat dikembangkan di daerah asalnya sehingga nilai tambah ekonominya tidak seluruhnya mengalir keluar daerah.
Proses Sudah Berjalan Sejak 2021
Pengembangan Geopark Danau Poso bukan gagasan baru. Tim ahli disebut telah terlibat dalam proses tersebut sejak 26 Maret 2021.
Karena itu, pertemuan dengan pihak UNESCO di Jakarta dinilai dapat menjadi momentum untuk menghidupkan kembali proses yang telah berjalan.
Pengalaman UNESCO dalam mengembangkan geopark di berbagai daerah dan negara diharapkan dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Kabupaten Poso sekaligus memperkuat pemahaman mengenai konsep geopark.
Anwar menilai pertemuan lanjutan perlu segera digelar agar berbagai kekhawatiran masyarakat dapat dibahas secara terbuka.
Ia menegaskan dukungannya terhadap rencana menjadikan Danau Poso sebagai geopark.
“Ini perlu kita lestarikan bersama.”
Menurut Anwar, tekanan terhadap ekosistem danau terjadi di berbagai belahan dunia. Jika ekosistem danau rusak, dampaknya akan langsung dirasakan oleh kehidupan yang bergantung pada kawasan tersebut.
Diusulkan Jadi Kawasan Strategis Nasional
Pemprov Sulteng juga telah menempatkan Danau Poso sebagai bagian dari kepentingan strategis daerah. Kawasan Danau Poso disebut telah ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi melalui peraturan daerah.
Pemprov selanjutnya mengusulkan agar Danau Poso ditetapkan pemerintah pusat sebagai kawasan strategis nasional.
Status tersebut diharapkan membuka ruang dukungan pemerintah pusat, termasuk melalui pembiayaan APBN untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan kawasan.
Anwar memastikan pemerintah provinsi akan memberikan perhatian terhadap percepatan geopark sekaligus perlindungan ekosistem Danau Poso.
“Insyaallah ini menjadi concern saya. Saya kira kita merealisasikan sehingga mudah-mudahan Danau Poso semakin berjaya ke depan dan juga bisa memberikan kehidupan yang lebih baik lagi kepada masyarakat.”
Dengan dukungan pemerintah, akademisi, aktivis lingkungan, tokoh adat, dan masyarakat, percepatan Geopark Danau Poso diharapkan tidak berhenti pada status administratif. Target akhirnya ialah menjadikan Danau Poso sebagai kawasan yang lestari, produktif, sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.
