Rastranews.id, Makassar— Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Makassar menyoroti turunnya proyeksi pendapatan daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong pemerintah kota melakukan langkah-langkah progresif demi menjaga program masyarakat tetap berjalan.
Pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna dengan agenda Jawaban Wali Kota Makassar atas Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026, Minggu (30/11).
Dalam jawaban yang sebelumnya disampaikan Wali Kota Makassar, pendapatan daerah tahun 2026 diperkirakan menurun sebesar 12,80 persen, termasuk penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 6,25 persen dan penurunan pendapatan transfer sebesar 18,42 persen akibat tekanan fiskal nasional.
Menanggapi hal itu, Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, dr Udin Shaputra Malik, menekankan bahwa kebijakan pembangunan daerah harus tetap berpihak pada masyarakat meski menghadapi tantangan fiskal.
Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi langkah transparansi pemerintah kota dalam penyampaian jawaban, namun menilai bahwa penurunan pendapatan harus dijawab dengan kebijakan yang lebih progresif melalui optimalisasi PAD.
Pemerintah Kota Makassar didorong untuk memperkuat regulasi pemungutan pajak, meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta memanfaatkan perkembangan teknologi digital, termasuk penerapan pembayaran melalui QRIS, Virtual Account dan platform e-commerce seperti Gopay, ShopeePay, Tokopedia, dan LinkAja.
Seluruh sistem pembayaran tersebut diharapkan dapat terintegrasi ke dalam satu platform Makassar Super App melalui aplikasi PAKINTA dan SIKPAKDU untuk mempercepat akselerasi pendapatan kota.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan pentingnya optimalisasi seluruh potensi pendapatan daerah, terutama melalui intensifikasi pajak dan retribusi, peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pemanfaatan aset-aset daerah agar benar-benar memberikan kontribusi bagi pemasukan Kota Makassar.
Dalam aspek belanja, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar program prioritas tidak hanya menitikberatkan pada efisiensi anggaran, tetapi juga memastikan keberlanjutan dan kebermanfaatannya secara langsung bagi masyarakat.
Program pendidikan, kesehatan, peningkatan infrastruktur, pelatihan pada Makassar Creative Hub, dan penguatan UMKM menjadi sektor yang diharapkan terus memperoleh perhatian serius pemerintah kota.
Fraksi turut menegaskan dukungannya terhadap pengembangan Urban Farming sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga, sekaligus membuka peluang bagi warga untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari hasil panen.
Pada akhir penyampaiannya, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan akan terus memberikan pandangan yang konstruktif serta rekomendasi strategis demi peningkatan kinerja pemerintah kota dalam pengelolaan keuangan daerah.
Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, realisasi program, penggunaan anggaran, hingga tata kelola aset daerah disebut penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.
“Semoga APBD 2026 benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kota Makassar yang mulia dalam rangka mewujudkan Makassar Unggul, Inklusif, Aman dan Berkelanjutan,” tutup dr Udin. (MU)
