RastraNews.id, Palu – Keputusan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Pusat membatalkan Sulawesi Tengah sebagai tuan rumah Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional (FORNAS) IX Tahun 2027 berpotensi membuat berbagai persiapan yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menjadi sia-sia.
Sejak resmi ditunjuk menjadi tuan rumah pada penutupan FORNAS VIII Tahun 2025 di Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah bergerak menyiapkan berbagai kebutuhan penyelenggaraan event olahraga masyarakat terbesar di Indonesia itu.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, pemerintah telah menyusun konsep pelaksanaan, menetapkan maskot resmi, hingga mendesain ulang kawasan Hutan Kota Palu sebagai venue utama FORNAS 2027.
Sejumlah pekerjaan persiapan bahkan telah mulai dikerjakan sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah menyambut ribuan peserta dari seluruh Indonesia.
Namun, seluruh upaya tersebut kini terancam tidak memberikan manfaat setelah KORMI Pusat memutuskan mencabut status Sulawesi Tengah sebagai tuan rumah.
Gubernur Anwar Hafid mengaku sangat menyayangkan keputusan tersebut karena dilakukan tanpa komunikasi maupun evaluasi bersama dengan pemerintah daerah.
Menurut Anwar, pemerintah sejak awal telah menyatakan kesiapan penuh menjadi penyelenggara dan berkomitmen memenuhi seluruh kebutuhan pelaksanaan FORNAS.
“Kalau persoalannya kesiapan, itu menjadi tanggung jawab saya sebagai gubernur. Sejak awal kami sudah menyatakan siap. Seharusnya kalau ada kekurangan dikomunikasikan dan dievaluasi bersama, bukan langsung diputuskan,” kata Anwar.
Ia juga mengungkapkan bahwa surat yang dijadikan dasar pencabutan status tuan rumah berasal dari KORMI Sulawesi Tengah tanpa sepengetahuan pemerintah provinsi.
Akibat keputusan tersebut, berbagai rencana strategis yang telah disusun pemerintah daerah mulai dari pembangunan fasilitas pendukung, pengembangan kawasan Hutan Kota, hingga kesiapan sumber daya manusia untuk menyukseskan FORNAS 2027 ikut terdampak.
Pemprov Sulawesi Tengah pun mempertanyakan alasan pencabutan status tuan rumah karena hingga keputusan diterbitkan tidak pernah ada komunikasi resmi ataupun evaluasi yang menyatakan daerah ini tidak layak menjadi penyelenggara.
Meski kecewa, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan tetap akan memperjuangkan kepentingan daerah dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam menghadirkan event-event nasional di Sulawesi Tengah.
