Rastranews.id, Palu — Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Tengah bersama Gubernur Anwar Hafid menggelar rapat koordinasi lintas sektor untuk merespons sejumlah persoalan krusial daerah, mulai dari tambang ilegal, peredaran narkoba, hingga antisipasi bencana dan stabilitas ekonomi menjelang Lebaran.
Rapat yang berlangsung di Markas Kodam XXIII/Palaka Wira, Kamis (29/1/2026), dihadiri lengkap unsur Forkopimda tanpa perwakilan. Hadir di antaranya Pangdam XXIII/Palaka Wira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar, Kapolda Sulteng Irjen Pol Endi Sutendi, serta pimpinan instansi terkait.
Gubernur Anwar Hafid menegaskan, soliditas Forkopimda menjadi kunci dalam menghadapi dinamika Sulawesi Tengah yang semakin kompleks. Ia menilai persoalan keamanan, sosial, ekonomi, hingga penegakan hukum tidak bisa ditangani secara sektoral.
“Forkopimda hadir lengkap. Ini rapat rutin bulanan, tapi dengan agenda yang sangat strategis,” kata Anwar Hafid.
Salah satu fokus utama rapat adalah penertiban pertambangan tanpa izin yang dinilai merusak lingkungan dan berpotensi memicu konflik sosial. Anwar Hafid memastikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan segera membentuk satuan tugas (satgas) khusus penertiban tambang ilegal, terutama di wilayah terpencil.
Menurutnya, aparat keamanan memegang peran penting dalam menjaga stabilitas, mencegah konflik horizontal, melindungi investasi strategis, sekaligus memastikan hak-hak masyarakat tidak terabaikan.
“Kami akan membentuk satgas dengan dua fokus utama. Pertama, mengusulkan ke pemerintah pusat agar lahan CPM dapat dihibahkan kepada masyarakat sekitar. Kedua, mendorong kemitraan yang adil antara perusahaan dan masyarakat,” jelasnya.
Selain tambang ilegal, Forkopimda juga menyepakati langkah tegas dalam pemberantasan narkoba yang dinilai sudah berada pada level darurat. Anwar Hafid menyebut perang terhadap narkoba tidak bisa hanya dibebankan pada aparat, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
“Narkoba ini musuh bersama. Ini perang yang harus dilakukan pemerintah dan rakyat secara serentak,” tegasnya.
Menjelang bulan suci Ramadan dan Idulfitri, rapat juga menyoroti stabilitas harga bahan pokok, kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem dan potensi bencana, serta penguatan pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing (WNA) di Sulawesi Tengah.
Forkopimda berkomitmen memperketat koordinasi lintas instansi agar setiap kebijakan berjalan seimbang antara pendekatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat.
“Ketiga, kita antisipasi Lebaran. Mulai dari harga bahan pokok, perubahan cuaca ekstrem, hingga daerah rawan bencana,” pungkas Anwar Hafid.
Melalui rapat ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap lahir langkah-langkah konkret dan terukur untuk menjaga stabilitas daerah, memperkuat rasa aman, serta memastikan pembangunan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
