Rastranews.id, Gowa — Pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) Gowa 2026 resmi berlanjut setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa menyampaikan tanggapan terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Gowa pada Rapat Paripurna di Kantor DPRD Gowa, Selasa (25/11/2025).
Meski menghadapi kondisi fiskal yang ketat pada tahun anggaran 2026, pemerintah menegaskan bahwa fokus utama tetap diarahkan pada peningkatan pelayanan publik, khususnya sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur kesejahteraan.
Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, menyampaikan bahwa penyusunan RAPBD 2026 dilakukan dalam ruang fiskal yang terbatas.
Namun, komitmen pemerintah dalam mencapai target pembangunan tetap sejalan dengan arah RPJMD 2025–2029.
Ia menegaskan bahwa setiap rupiah APBD harus memberikan manfaat nyata dan sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Keterbatasan fiskal tidak boleh melemahkan tekad kita,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Darmawangsyah Muin juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD Gowa yang memberikan kritik, saran, dan pandangan konstruktif terhadap rancangan anggaran.
Menurutnya, masukan legislatif sangat berperan dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan efektivitas belanja daerah.
Terkait masukan Fraksi PPP, pemerintah menegaskan komitmen untuk memperkuat anggaran kesehatan dan meningkatkan ketepatan data warga kurang mampu agar program berjalan tepat sasaran.
Sementara itu, terhadap pandangan Fraksi NasDem, Pemkab Gowa mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi dan penyempurnaan regulasi guna mengantisipasi potensi penurunan Transfer ke Daerah (TKD).
Menanggapi masukan Fraksi PAN mengenai keselarasan APBD dengan RPJMD, efisiensi belanja, serta penguatan sektor UMKM, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, pemerintah memastikan seluruhnya akan dibahas secara detail bersama Komisi dan Badan Anggaran DPRD.
Pada saat yang sama, perhatian Fraksi Golkar tentang efektivitas belanja publik juga mendapat respons positif dari pemerintah, sejalan dengan perhatian Fraksi Gowa Sejahtera terkait transparansi dan program pertanian terpadu.
Pemerintah menyambut masukan Fraksi Demokrat mengenai tekanan fiskal dan pentingnya menjaga kualitas layanan publik, serta sepakat dengan Fraksi Gerindra mengenai upaya efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas serapan, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan.
Darmawangsyah menegaskan, RAPBD 2026 bukan hanya dokumen anggaran, tetapi instrumen pembangunan yang wajib menjawab kebutuhan masyarakat melalui strategi belanja yang inovatif dan efisien.
Ia menutup penyampaiannya dengan optimisme bahwa keterbatasan fiskal dapat diimbangi melalui inovasi, efisiensi, dan sinergi antara eksekutif dan legislatif.
Sementara itu, perwakilan Fraksi Gowa Sejahtera, Sulfiadi, menyampaikan dukungan agar Ranperda APBD Gowa 2026 dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.
Ia menilai tahun anggaran 2026 akan menjadi periode penuh tantangan akibat penurunan dana transfer pusat, sehingga pengelolaan anggaran wajib dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan berpihak pada penurunan angka kemiskinan.
Menurutnya, APBD 2026 harus mampu memperkuat sektor prioritas seperti pertanian terpadu, pendidikan, dan layanan dasar bagi masyarakat. (MU)
